UPP-Nelayan Mangkir – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

UPP-Nelayan Mangkir

Soal Surat Ukur Kapal

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Komisi III DPRD Kabupaten Bone, akhirnya memanggil pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bajoe dan nelayan Tippulue, untuk rapat kerja membahas aspirasi soal pungutan yang dibebankan untuk biaya ukur kapal sebesar Rp1,8 juta.

Hanya saja, baik nelayan maupun UPP Mangkir dari panggilan Komisi III. Anggota Komisi II DPRD Bone, Abulkhaeri menegaskan hal tersebut kepada RADAR BONE, Rabu 26 April kemarin.
“Kebetulan saya juga diundang hadir di rapat Komisi III, selaku penerima aspirasi. Hanya saja, yang diundang (UPP dan nelayan) tidak hadir,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bone, H Kaharuddin mengakui hal itu. “Kita sudah panggil, namun tidak ada yang hadir. Mungkin sudah ada penyelesaian di bawah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, nelayan di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal. Tak tanggung-tanggung dimintai Rp1,8 juta per kapal.

Bahkan, mereka telah menyambangi gedung DPRD Bone, Rabu 19 April lalu, untuk mengadukan hal itu.
Mereka memprotes mahalnya biaya pengurusan surat ukur yang dibebankan UPP Bajoe sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Salah seorang perwakilan nelayan, Alfian mengatakan nelayan di Tippulue dimintai biaya pengurusan surat ukur kapal berbobot 7 GT ke atas sebesar Rp1,8 juta. Padahal, dalam pandangan nelayan, regulasi yang mengatur soal biaya surat ukur kapal tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016, besaran biayanya cuma berkisar Rp100 ribu.

“Ini yang kami protes kenapa terlalu tinggi pungutannya. Kasihan mereka nelayan kecil, penghasilan saja tidak menentu. Melaut adalah mata pencaharian utama mereka untuk tetap bertahan hidup,” ungkap Alfian.

Aspirasi para nelayan Tippulue, diterima Anggota Komisi II DPRD Bone, Abulkhaeri. Politisi Partai Nasdem itu, menegaskan, aspirasi dari nelayan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat kerja.

“Aspirasi yang masuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan DPRD. Pimpinan yang memutuskan kapan jadwal rapat kerjanya,” terang Abulkhaeri.

Click to comment
To Top