Urus Pengantar Nikah, Warga Bayar Rp250 Ribu – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Urus Pengantar Nikah, Warga Bayar Rp250 Ribu

Dugaan Praktik Pungli di Tingkat Kelurahan

RADARBONE.Co.ID_WATAMPONE–Upaya pemberantasan praktik pungutan liar yang dilaksanakan pemerintah belum berjalan efektif. Aparat pemerintah di tingkat bawah masih tetap menarik biaya pengurusan administrasi dari warga dengan berbagai dalih. Salah satu yang cukup membebani warga adalah biaya pengurusan surat pengantar nikah.

Salah satu pasangan calon pengantin (Catin) di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat misalnya, SA mengakui dimintai sejumlah uang saat mengurus surat pengantar nikah di kantor lurah setempat. Tak tanggung-tanggung, oknum pegawai di kelurahan itu meminta biaya sebesar Rp250 ribu. “Tadi, saya ke Kantor Lurah Macege mengambil surat pengantar nikah tapi disuruh bayar Rp250 ribu. Memangnya ada ya pembayaran seperti itu,” tanya SA kepada RADAR BONE, Selasa, 1 Agustus lalu.

Awalnya SA sempat menolak membayar biaya surat pengantar nikah tersebut. Selain karena dasarnya tak jelas, juga biaya yang diminta terbilang besar.

Namun karena ia didatangi oknum pegawai kelurahan setempat dan meminta biaya dari surat pengantar nikah yang telah diterbitkan, maka SA pun memberikan uang sebesar Rp250 ribu. “Karena datang ke rumah, makanya kami bayar,” tutur SA.

Sebelumnya, hal serupa dialami warga lainnya. Warga yang mengurus surat pengantar nikah bulan lalu itu juga membayar Rp200 ribu. “Informasi dari pegawai di kelurahan, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki beda biayanya. Tinggi kalau pengantin perempuan,” ujar sumber yang enggan dikorankan identitasnya tersebut. Lanjut dia, tak jarang oknum pegawai setempat juga menanyakan besarnya uang belanja (Panai) dari pihak mempelai wanita.

Lurah Macege, M Rapi yang dikonfimasi RADAR BONE, Rabu, 2 Agustus kemarin, mengakui adanya oknum pegawai di kantornya menerima uang sebesar Rp250 ribu dari salah satu calon pengantin. Diakui Rapi pembayaran sebesar Rp250 ribu tersebut sifatnya sukarela. Dana tersebut, kata dia akan digunakan untuk membeli bahan properti untuk mempercantik kantor menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-72.

“Staf kami hanya menyampaikan sesuai keikhlasan calon pengantin, tidak dipatok harganya. Karena memang tidak ada dalam perda. Staf kami hanya meminta partisipasinya dalam mendukung Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Tidak lama lagi kan 17 Agustus, makanya harus ada persiapan untuk beli cat, supaya kantor kelihatan baru lagi. Makanya staf kami meminta keikhlasan calon pengantin tersebut,” jelas Rapi.

Karena calon pengantin dimaksud memberikan uangnya, sambung Rapi, maka staf di kantornya menganggap yang bersangkutan ikhlas memberi. Namun belakangan ternyata hal itu dibocorkan ke media. Dianggap tidak ikhlas berpartisipasi dalam perayaan Agustus-an, sambung Rapi, maka uang pembayaran calon pengantin tersebut pun dikembalikan. “Ternyata dia menyampaikan ke media, berarti itu dianggap tidak ikhlas, makanya uang itu dikembalikan ke calon pengantin. Karena kami tidak mau terima jika memang tidak ikhlas,” papar Rapi.

Atas kejadian ini, Rapi pun memperingatkan kepada pegawai di kantornya untuk tidak lagi menarik biaya apapun dari warga jika tak diatur dalam peraturan daerah.

“Kami tekankan agar tidak ada staf yang meminta pembayaran kepada warga, jika memang tidak ada perda-nya,” kunci Rapi.

Ditengarai praktik serupa terjadi di kelurahan lain, hanya saja besarnya tidak seperti yang dialami warga Macege. “Di Kelurahan Ta juga saya pernah urus surat pengantar nikah, tapi biayanya tidak ditentukan jumlahnya,” ujar WT, warga lainnya.

*

To Top