Wabup Janji Evaluasi Dirut Perusda – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wabup Janji Evaluasi Dirut Perusda

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Suharni saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, Jumat 12 Agustus lalu.

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Usulan sejumlah Fraksi DPRD Bone yang mendesak peme-rintah daerah segera mengganti Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah, Rivai Saguni, ditanggapi serius pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM menegaskan, rekomendasi sejumlah fraksi yang me minta direktur perusahaan daerah segera diganti, menjadi bahan dirinya bersama bupati untuk melakukan evaluasi.
Termasuk desakan fraksi lainnya untuk mengevaluasi kinerja SKPD yang dianggap kurang maksimal.

“Apa yang menjadi usulan maupun rekomendasi fraksi, akan menjadi bahan pemerintah daerah untuk nantinya kita evaluasi,” ungkapnya saat membacakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Bone, Jumat malam 12 Agustus lalu.
Soal sorotan Fraksi Partai Nasdem terkait besarnya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), hal tersebut lanjut Ambo Dalle tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“SILPA janganlah dijadikan ukuran untuk mengukur kinerja SKPD. Karena SILPA itu bisa timbul yang disebabkan banyak hal. Misalnya SIPLA tahun anggaran 2015 sebesar itu Rp159.537.222.442 (Rp159 miliar lebih), itu sebagian besar merupakan anggaran untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang tidak dibayarkan, karena adanya kendala dalam hal juknis (Petunjuk teknis) pencairan,” pungkas Ambo Dalle.
“Untuk lebih khususnya nanti di pembahasan masing-masing komisi. Saya hanya bisa menggambarkan secara umum saja,” tambahnya.

Diketahui, desakan agar Bupati Bone segera mengganti Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Rivai Saguni mengemuka saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD Bone, Jumat 12 Agustus lalu.
Salah satu fraksi yang getol mendesak bupati agar segera melakukan pembenahan di tubuh Perusda, yakni Fraksi Partai Ge -rindra Kabupaten Bone.

“Fraksi Partai Gerindra DPRD Bone, merekomendasikan untuk mengganti drektur Perusda Bone yang kami nilai gagal dalam memimpin perusda dan sangat merugikan daerah,” ungkap juru bicara Fraksi Ge-rindra, H Abd Hamid.
Wakil Ketua DPRD Bone, A Samsidar Ishak menambahkan, pergantian direktur perusda sangat perlu segera dilakukan bupati.

“Karena memang selama ini tidak ada kinerja nyata yang diperlihatkan. Program-program yang selama ini digembar-gemborkan, sampai sekarang tidak terlihat realisasinya,” tegas srikandi Partai Gerindra itu.
Disamping mendesak pergantian direktur perusda, Gerindra lanjut Samsidar juga mendesak bupati mengevaluasi kinerja beberapa pimpinan SKPD lainnya.

Termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan serta kepala SKPD lainnya yang fraksi Gerindra menilai instansi itu belum mampu bekerja secara optimal.
“Fraksi Gerindra juga merekomendasikan untuk membentuk tim khusus dalam upaya investigasi penyelamatan aset daerah dan apa yang menjadi kendala ril pada pengelolaan aset daerah. Jadi saya itu, itu semua perlu dijelaskan,” pungkasnya.
Termasuk catatan-catatan lainnya, yakni pemerintah daerah khususnya di masing-masing instansi terkait, perlu melakukan pengendalian intern terhadap belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja bahan bakar minyak dan belanja makan minum.

Sementara Fraksi Partai Nasdem lebih fokus mencermati deskripsi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2015.Ketua Fraksi Nasdem, Abulkhaeri mengatakan, fraksinya menilai masih ada anggaran yang cukup signifikan tersisa dan dinilai tidak berkinerja. Hal itu terlihat dengan besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp159.537.222.442 (Rp159 mi-liar lebih).

“Jadi perlu ada penjelasan apakah penyebab sehingga terdapat SILPA yang kemudian tidak berkinerja pada Tahun 2015 tersebut,” pungkas Mantan Kades Mallari itu.

Lain halnya fraksi Partai Demokrat yang lebih fokus mencermati penyusutan aset. “Ini yang saya kira juga perlu dijelaskan bupati,” terang Juru Bicara Partai Demokrat, H Kaharuddin.

*ASKAR SYAM

To Top