Wabup Tegaskan Tak Ada Manipulasi Data – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Wabup Tegaskan Tak Ada Manipulasi Data

Suasana pembukaan pelatihan calon kepala (Cakep) sekolah yang berlangsung di Gedung PGRI Watampone, malam tadi. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka sertifikasi kepala sekolah.

Data Plt Kepsek Diinput Jadi Kepsek Definitif di Dapodik

WATAMPONE, RB–Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan tak ada manipulasi data dalam penginputan data Plt kepsek ke dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM saat dikonfirmasi RADAR BONE di aula Masjid Al Markaz Al Maarif usai menghadiri Musrenbang RKPD, Rabu 15 Maret kemarin.

Wabup menyatakan tak ada persoalan dalam penginputan data Plt kepsek ke dalam sistem dapodik.
“Tidak ada lagi permasalahan, datanya bisa diinput. Yang bisa dikatakan manipulasi data, misalnya kepsek over masa tugas tetapi masih memasukkan data sebagai kepsek, tentu saja ditolak sistem,” ungkapnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ini juga mengharapkan pemerintah pusat ikut memahami kebutuhan daerah.

“Pemerintah pusat harus mengetahui kebutuhan dan kendala yang dihadapi daerah dalam hal ini aplikasi agar tidak berbelit, karena sekolah membutuhkan kepsek,” bebernya. Lebih jauh Ambo Dalle menjelaskan tugas
Plt kepsek dengan kepsek definitif tidak berbeda, sehingga dalam penginputan data tidak ada masalah.

“Hanya persoalan namanya saja karena beban dan tugas Plt dengan kepsek definitif itu sama,” tegasnya.
Wabup menambahkan proses definitifikasi plt kepala sekolah pun telah dimulai dengan melaksanakan pelatihan calon kepala (Cakep) yang digelard dalam dua tahap. Pelatihan Cakep dimulai sebentar malam (Malam tadi) dan dijadwalkan dua tahap,” pungkasnya.

Penegasan wakil bupati tersebut berbeda dengan pernyataan yang dibeberkan operator sekolah dan kepala sekolah di daerah ini. Diberitakan sebelumnya, operator sekolah diliputi rasa bersalah, terkait dugaan manipulasi data pelaksana tugas kepala sekolah ke dalam data pokok pendidikan (Dapodik) sekolah. Penginputan data Plt kepsek ke dalam sistem dapodik merupakan tugas dari operator sekolah.

Tak heran jika operator sekolah dilanda kecemasan saat mengisi data Plt kepsek ke dalam sistem dapodik tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Mereka khawatir tindakan manipulasi data tersebut akan menimbulkan implikasi hukum kelak, yang bisa menyeret mereka ke dalamnya.

Salah satu operator sekolah berinisial DI kepada RADAR BONE, menyatakan sangat cemas dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone terkait penginputan data Plt kepsek. “Terus terang apa yang kita lakukan ini adalah salah. Akan tetapi, kita tidak bisa berbuat banyak karena itu perintah langsung dari Disdik,” ungkap DI.
Karenanya dia pun meminta agar dampak hukum yang akan timbul kelak dari kebijakan ini harus ditanggung disdik.

“Jangan dilempar ke sekolah. Bahkan kalau perlu ada bukti hitam di atas putih berupa pernyataan dari Disdik.  Sehingga ketika kebijakan itu menimbulkan persoalan hukum, sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Pendidikan,” bebernya.

Lebih jauh DI membeberkan guru yang mengajar di sekolah A, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai Plt kepsek di sekolah B, bisa terinput datanya di sekolah B sebagai Plt kepsek, asalkan datanya di sekolah A tetap diinput sebagai guru kelas.

Sedangkan di sekolah B dipilih sekolah non induk, sehingga Nomor SK Plt kepsek bisa diakui oleh sistem. “Akan tetapi, karena plt kepsek tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru kelas di sekolah A, dengan mengampuh 24 jam perminggu karena berbenturan dengan tugasnya sebagai Plt kepsek di sekolah B, maka Plt kepsek ini pun memalsukan datanya di sekolah B sebagai kepala sekolah definitif,” urainya.

Ditegaskan DI, guru yang diangkat sebagai Plt kepsek di sekolahnya sendiri, tidak bisa dinput datanya sebagai Plt kepsek ke dalam sistem dapodik. Karena di dalam sistem dimaksud tidak dibenarkan pengangkatan Plt kepsek berasal dari sekolah itu sendiri. “Maka dari itu, kebijakan disdik agar Plt kepsek menginput datanya sebagai kepala sekolah dalam sistem dapodik, dipertanyakan dasarnya.

Sehingga kalau timbul persoalan nantinya dikemudian hari, kami minta disdik bertanggungjawab,” pintanya. Salah satu Plt kepsek di Kecamatan Sibulue, Syahruddin menegaskan kebijakan disdik harus dibarengi tanggungjawab.
Mengingat, kata Syahruddin sejumlah Plt kepsektelah menginput datanya menjadi kepala sekolah dalam sistem dapodik. “Sekolah bertindak atas dasar surat perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, maka dari itu, jika kelak muncul persoalan hukum dikemudian hari, disdik harus bertanggungjawab,” ungkapnya.

Syahruddin tetap berharap kebijakan yang dikeluarkan disdik tersebut tidak berdampak pada tunjangan profesi guru nantinya. “Karena jangan sampai gara-gara persoalan ini, para Plt kepsek harus mengembalikan uang negara, karena dianggap tidak berhak menerima tunjangan profesi,” paparnya.

Dugaan manipulasi data Plt kepsek dalam pendataan dapodik disayangkan kalangan dewan. Legislator yang tergabung dalam Komisi IV menjadwalkan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kamis 16 Maret hari ini.

Rapat kerja ini dipandang perlu untuk memperjelas sejumlah persoalan yang timbul akibat pelantikan kepala sekolah tanggal 9 Februari lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul memaklumi kecemasan para operator sekolah dan Plt kepsek terkait dugaan pemalsuan data dalam pengisian dapodik. Politisi PPP itu mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk tidak mengorbankan Plt kepsek, termasuk operator atas pengisian dapodik tersebut.

“Insya Allah, hal ini akan kita perjelas nantinya saat rapat kerja dengan dinas pendidikan. Lusa (Kamis), kita jadwalkan (Rapat kerja),” ungkap Saipul kepada RADAR BONE, Selasa 14 Maret lalu, sembari menyebut pokok pembahasan lainnya di rapat kerja, yakni soal aspirasi terkait penolakan pengangkatan kepala sekolah di SD Inpres 10/73 Ceppaga, Kecamatan Libureng.

Click to comment
To Top