Wah, 2018 Jabatan Kepala UPTD di Bone Dihapus – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, 2018 Jabatan Kepala UPTD di Bone Dihapus

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan terancam kehilangan posisi, menyusul penerapan Permendagri Nomor  12 Tahun 2017, mulai tahun depan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengatur tentang pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan non Formal atau sekolah. Sehingga jabatan UPTD tidak boleh lagi menaungi UPT, akibatnya jabatan UPTD Pendidikan Kecamatan dihilangkan.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Ibrahim Yukkas, ST, MSi yang dikonfirmasi RADAR BONE membenarkan rencana pemberlakuan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017.

Di dalam regulasi baru ini, kata Ibrahim akan mengatur tentang pembentukan UPT pada satuan pendidikan formal dan non formal. “Regulasi ini sementara dilakukan pengkajian,” katanya. Jika regulasi diterapkan, sambung Ibrahim, maka UPTD tak boleh lagi menaungi UPT, karena semua sekolah nanti akan berbentuk UPT Satuan Pendidikan Formal.

“Jika itu terjadi, maka secara otomatis bisa saja jabatan strutural Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan hilang. Namun itu belum bisa dipastikan, karena regulasi ini masih dalam tahap pengkajian,” katanya. Menurut Ibrahim, setelah melalui pengkajian, regulasi tersebut akan diterapkan mulai 2018 mendatang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd mengatakan, saat ini pihaknya menunggu hasil keputusan biro Organisasi Provinsi, karena kajian akademik telah diajukan pada Jumat pekan lalu untuk dibahas bersama. “Jadi untuk saat ini, kami masih menunggu keputusan saja,” singkatnya.

Kepala Bidang SD/MI Disdik Bone Drs Budiman, MPd mengatakan keberadaan UPTD di kecamatan sangat membantu pihaknya dalam hal koordinasi dengan sekolah yang ada di kecamatan. “Jadi saya tidak bisa membayangkan jika jabatan struktural kepala UPTD hilang akibat Permendagri Nomor 12 Tahun 2017,” katanya.

Lanjut dia, jika UPTD dihapus maka ada dua pejabat yang akan non Job, yakni kepala UPTD Pendidikan dan Kasubag TU. Kepala UPTD Pendidikan dijabat ASN eselon IVa, kemudian Kasubag TU oleh ASN eselon IVb.
Menanggapi rencana penghapusan UPTD Pendidikam, salah seorang Kepala UPTD Pendidikan, Drs Rahmat A Wahab mengaku siap menerima pemberlakuan regulasi tersebut.

“Selaku ASN kami selalu siap menerima konsukuensi yang terjadi karena mengingat kami ini hanya abdi negara, dimanapun kami ditempatkan kita harus selalu siap bekerja. Kalau memang itu menjadi tuntutan regulasi, kami siap menerima kenyataan, meski harus kehilangan jabatan,” ungkapnya.

Sementara itu UPTD di Lingkup Dinas Kesehatan tidak terpengaruh dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 kelak.

“Sesuai sosialisasi yang kami terima, bagi UPTD yang melayani masyarakat itu tidak ada masalah. Jadi UPTD Puskesmas tidak kena imbas dari regulasi baru itu,” tutur A Abdul Rasyid, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top