Wah, Dana Desa Belum Cair Rp102 Miliar, Penyebabnya Kades di Bone Keteteran Bikin LPJ – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, Dana Desa Belum Cair Rp102 Miliar, Penyebabnya Kades di Bone Keteteran Bikin LPJ

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE– Pemerintah desa masih keteteran dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa. Akibatnya, dana desa tahap kedua pun tak
kunjung cair.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa menjadi kendala serius bagi pemerintah desa.
Setiap tahun, dana desa telat dicairkan karena kepala desa belum melaporkan penggunaan dana yang telah digunakan sebelumnya.

Sejatinya, LPJ tak perlu menjadi persoalan lagi, mengingat pemerintah desa sudah didampingi pendamping desa yang direkrut pemerintah. Belum lagi, pelatihan penyusunan laporan yang dihelat instansi teknis, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tapi faktanya, pencairan DD tetap saja terhambat karena LPJ yang tidak rampung.

Informasi yang dihimpun RADAR BONE dana desa masih tersimpan di Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN). Belum ditransfer ke kas daerah karena LPJ yang belum masuk.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, H Najamuddin SSos, MSi mengatakan masih terdapat Rp102.824.379.600 yang belum cair. Dana desa tersebut sedianya dicairkan untuk tahap kedua. Adapun jumlah dana desa yang dialokasikan ke Bone tahun 2017 sebesar Rp255.911.673.000.

Sebanyak Rp153.087.275.400 diantaranya sudah dicairkan pada pada tahap pertama lalu, atau 60% dari total dana desa. “Untuk tahap pertama sudah cair sebanyak Rp153 miliar, dan selebihnya itu nanti tahap kedua,” ungkap Najamuddin saat ditemui RADAR BONE, Jumat, 20 Oktober lalu.

Diakui Najamuddin, sejauh ini dana desa tahap kedua belum masuk mengingat laporan pertanggungjawaban setiap desa belum rampung.

“Ini karena LPJ desa belum rampung. Mengingat juga sekarang diinput pakai aplikasi dan aplikasinya ini baru berjalan empat hari, dan mudah-mudahan selesai dalam 10 hari sudah bisa terbayar,” bebernya.

Selain LPJ, setiap desa juga diharuskan menyetor pelaporan tambahan berupa foto kegiatan yang dilaksanakan.
“Itu foto menyusul, yang penting masuk dulu laporannya,” tuturnya.

Najamuddin mengingatkan dana desa tahap kedua bisa dicairkan dengan melihat persantase penyerapan dana dan progres kegiatan fisik.

“Jadi dia harus pakai dana yang sudah dikasi itu (Tahap pertama) paling sedikit 60 persen, dan fisiknya sekurang-kurangnya 40 persen, tapi dananya dia harus terserap 60 persen,” tegasnya.

Kepala Desa Bila Kecamatan, Abustan mengatakan belum menyetor Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahap I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lantaran masih ada kegiatan fisik yang belum rampung.
“Saya belum menyelesaikan lapor pertanggungjawaban sebab ada dua kegiatan yang belum selesai,” ungkap Abustan saat dihubungi RADAR BONE, malam tadi.

Adapun kegiatan fisik yang lamban pekerjaannya, diantaranya pembangunan talud dan rabat beton.”Saya belum bisa menyelesaikan sepenuhnya pembuatan LPJ, karena saya harus menunggu dua item kegiatan itu selesai, saya tidak mau buat LPJ kalau tidak tuntas semua,” ujarnya.

Terkait pembuatan LPJ, dia mengakui harus fokus lantaran banyak item laporan yang harus disusun, termasuk pajak.“Laporan PPh dan PPn yang harus dirincikan dan dihitung, sebenarnya tidak sulit tapi cukup memakan waktu. Yang terpenting jangan biarkan laporan menumpuk, dikerja sedikit demi sedikit setiap hari,” tutupnya.

Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi SH MH menyayangkan lambannya pencairan dana desa hanya karena faktor LPJ yang tidak tuntas. “Sebenarnya kades tak perlu keteteran membuat LPJ jika instansi teknis dalam hal ini Dinas PMD dan pendamping desa bersinergi dalam memberikan bimbingan kepada kades,” tuturnya seraya berharap pembangunan di desa tidak tersendat hanya karena persoalan administrasi.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top