Wah, Dua Pejabat Perusda Bone Diperiksa Polisi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, Dua Pejabat Perusda Bone Diperiksa Polisi

PENULIS : ASKAR SYAM – HERMAN KURNIAWAN

WATAMPONE, RB–Dua pejabat Perusda Bone diperiksa penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Bone, Rabu 24 Agustus Agustus lalu. Keduanya diperiksa terkait pengelolaan dana penyertaan modal (DPM) dari Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2015. Dua jajaran direksi Perusda Kabupaten Bone yang diperiksa, yakni Direktur Administrasi dan Keuangan, Andi Rahmawati Rahman serta Bendahara Umum Perusda, H Irma.

Direktur Keuangan dan Administrasi Perusda Bone, Andi Rahmawati Rahman membenarkan dirinya datang memenuhi panggilan penyidik Polres Bone sekaitan adanya data yang diperlukan pihak penyidik. “Jadi bukan pemeriksaan sebagai saksi yah, tapi saya hanya dimintai klarifikasi sekaitan beberapa hal di Perusda,” ujarnya.
Hanya saja, dirinya enggan menyebutkan hal yang dimaksud. Termasuk materi pemeriksaan. “Maaf untuk materi pemeriksaannya, saya belum bisa beberkan,” pungkasnya.

Namun Rahmawati mengisyaratkan jika pemeriksaan sekaitan dengan beberapa permasalahan yang belakangan muncul di media.
“Meski tidak saya sampaikan apa-apa materi pemeriksaannya, namun saya kira anda sudah tahu apa yang menjadi pokok permasalahannya. Karena ini sudah bergulir di media,” pungkasnya.

Saat ditanya apakah terkait pengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM) dari Pemkab Bone sebesar Rp390 juta yang diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem diinternal perusahaan itu, Rahmawati tak menampik.
Diketahui, pengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM) dari Pemkab Bone, sebesar Rp390 juta diduga tidak dikelola secara administratif sesuai sistem diinternal perusahaan itu.

Dugaan ini diperkuat dari pengakuan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda Bone, Andi Rahmawati Rahman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, yang mengaku tidak mengetahui secara administratif pengelolaan dana tersebut. ” Uangnya kita tahu, dijadikan investasi di PT. Pertamina, tapi tidak ada bukti administrasi yang kita pegang, kita hanya diberitahu pak direktur (Rivai Saguni),” ujar Rahma.

Menurutnya, memang yang dia ketahui bahwa selama ini Perusda Bone membuka usaha bisnis solar yang bekerjasama dengan PT. Khatulistiwa Raya Energi, salah satu perusahaan mitra PT. Pertamina, tapi lagi-lagi hal itu hanya sebatas informasi dari Dirutnya, dia tidak pernah melihat secara administrasi ikatan kerjasama itu.

“Karena tidak pernah kita lihat MoU itu seperti apa. Kita tahu ada fee yang diperoleh Perusda dalam setiap penjualan solar, itupun hanya imformasi lisan, seperti untuk bulan Januari dan Februari ada pemasukan Rp11 juta, tapi kita tidak tahu rincian pemasukan itu, “jelasnya.

Dia menambahkan bahwa DPM yang diperoleh Perusda Bone tahun 2015 lalu sebesar Rp500 juta. Selain Rp390 juta tersebut untuk kerjasama distribusi solar non subsidi dengan PT Khatulistiwa Raya Energi, sebanyak Rp60 juta diantaranya digunakan untuk membayar akuntan publik hasil audit independen dan sisanya (Rp50 juta), digunakan untuk menambah modal usaha travel.
Kapolres Bone, AKBP Raspani SIK saat dikonfirmasi RADAR BONE mengaku belum menerima laporan terkait pemeriksaan kedua pejabat perusda tersebut.

“Saya belum terima laporan tentang itu (Pemeriksaan dua pejabat Perusda) coba dikonfirmasi ke Kasat Reskrim,” kata saat dihubungi RADAR BONE, Kamis 5 Agustus 2016.
Sementara itu, Kasat Reskrim, AKP Hardjoko yang dihubungi ponselnya tak dijawab. Begitu juga dengan pesan pendek yang dilayangkan tidak dibalas.

Kanit Tipikor Polres Bone, Ipda Moh Pahrun, SH SH yang ditemui RADAR BONE membenarkan pemeriksaan terhadap kedua pejabat perusda Bone tersebut. Diakui Pahrun, pemeriksaan dilakukan terkait dana penyertaan modal (DPM) sebesar Rp500 juta yag diterima dari Pemkab Bone. “Kemarin (Rabu) dipanggil, terkait dana penyertaan modal itu. Kita masih lidik.,” tutur Fahrun saat ditemui di halaman Masjid Azzikra Jl MH Haryono, petang kemarin.

Menyinggung soal pemeriksaan Direktur Utama Perusda Bone, Rivai Saguni, Pahrun mengatakan akan menyusul. “Nanti kita undang (Dirut), menyusul,” ucapnya.
Belakangan, Perusda Bone terus menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk Fraksi Gerindra DPRD Bone. Fraksi Gerindra bahkan mendesak dilakukan pergantian direksi Perusda. Pasalnya, sejauh ini Perusda belum mampu berkontribusi bagi PAD.
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013, tercatat sedikitnya lima unit usaha yang pernah dikelola perusda. Namun sejauh ini usaha-usaha tersebut berguguran. Jenis usaha yang pernah dijalankan perusda, mulai dari usaha perikanan pada tahun 2005. Untuk mendukung usaha perikanan tersebut, perusda membeli sebuah kapal mesin nelayan seharga Rp175 juta. Usaha perikanan ini dikelola unit usaha bernama ‘Perusda Bina Bahari’.

Namun hingga kini kapal dimaksud tak jelas kontribusinya, termasuk keberadaannya. Tak berhasil dengan usaha perikanan, perusda pun terjun ke dunia usaha perdagangan umum. Pada usaha ini, perusda menjadi penyuplai material bangunan dan bahan kebutuhan pokok. Namun lagi-lagi usaha ini gulung tikar dengan dalih sulit bersaing dengan pengusaha yang telah mapan. Setelah dua usaha tersebut gagal, perusda pun melirik usaha penjualan ATK, fotocopy dan percetakan. Namun usaha ini pun bernasib sama. Usaha ini tak aktif lagi setelah kantor PT Latenritatta direhab dan kini dijadikan kantor perusda yang baru setelah kantor lama dipersewakan ke salah satu mini market bernama Alfa Midi. Melalui uang jasa gedung itulah, perusda membangun kantor baru yang kini ditempati PT Latenritatta yang bergerak di bidang usaha travel dan penjualan tiket.

Belakangan ini, tepatanya tahun 2015, Pemkab Bone kembali menggulirkan DPM Rp500. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan, yakni distribusi solar non subsidi bekerjasama PT Khatulistiwa Raya Energi, namun belakangan terkesan mandek. Tak hanya itu, di internal perusda pun mulai ribut soal pemasukan dari proyek kerjasama itu.

*ASKAR SYAM

To Top