Wah, Kok Kades di Bone Bingung Belanjakan Dana Desa – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, Kok Kades di Bone Bingung Belanjakan Dana Desa

PENULIS : RISNAWATI

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dana desa yang melimpah ternyata membuat sebagian kepala desa kelabakan dalam penggunaannya. Beberapa diantaranya terjerat hukum karena menyalahgunakan dana desa.

Banyaknya kepala desa bingung dalam membelanjakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat disampaikan Kapolres Bone, AKBP Kadarislam saat menyampaikan sambutan di hadapan para kepala desa pada Rapat Koordinasi Tindaklanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kepolisian RI tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanggulangan Permasalahan Dana Desa di Gedung PKK, Senin, 6 November lalu.

Rakor ini selain dihadiri para kepala desa juga diikuti jajaran polsek dan danramil.
“Ada beberapa faktor dari permasalahan dana desa, yakni masih banyak kepala desa yang bingung menggunakan dana desa sebanyak itu, dia tidak tahu dana ini mau dia apakan akhirnya muncullah permasalahan. Dan yang kedua memang karena mereka yang ingin korupsi sehingga terjerat masalah ini.

Akan tetapi saya yakin untuk niat korupsi itu lebih sedikit, kebanyakan dari mereka yang tidak tahu bagaimana cara penggunaannya akhirnya tersangkutlah dalam masalah ini,” ungkap Kadarislam.

Diakui Kadarislam sejak bertugas di Bone, dirinya banyak sekali menerima kasus tentang permasalahan dana desa.
“Setelah di Bone kebanyakan saya dapat permasalahan tentang dana desa. Pernah ada beberapa kades dan masyarakat yang ketemu sama saya, dan saya bilang penggunaan dana desa ini harus dimusyawarakan dengan baik dengan masyarakat serta harus transparan,” pungkasnya.

Selain bingung membelanjakan dana yang diterima, kepala desa juga cukup terbebani dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Kepala Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Hamsah mengatakan dalam penyusunan LPJ dirinya tidak menemukan kendala yang berarti.

Hanya saja, pengawasan yang berlipat melibatkan banyak pihak membuat dirinya bingung. “Penyusunan LPJ-nya tidak ada masalah karena kita kerja banyak orang, cuman masalahnya terlalu banyak orang yang mau masuk di dalamnya.

Seandainya cuman satu pengawasan tidak apa-apa ketat, misalnya hanya satu instansi yang diberikan kepercayaan seperti dari inspektorat, pasti tidak ribet, “ tutur Hamsah kepada RADAR BONE, Selasa, 7 November kemarin.

Kebingungan kepala desa dalam menggunakan desa diperkuat dengan masih banyaknya kades yang belum menyetor laporan pertanggungjawaban (LPJ) pencairan tahap pertama. Akibatnya, pencairan dana desa tahap II pun tertahan.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, H Najamuddin SSos, MSi mengatakan masih terdapat Rp102.824.379.600 dana desa yang belum cair. Dana desa tersebut sedianya dicairkan untuk tahap kedua. Namun karena LPJ dari desa tak kunjung rampung, dana desa tahap kedua pun tak dicairkan.

Adapun jumlah dana desa yang dialokasikan ke Bone tahun 2017 sebesar Rp255.911.673.000. Sebanyak Rp153.087.275.400 diantaranya sudah dicairkan pada pada tahap pertama lalu, atau 60% dari total dana desa.
“Untuk tahap pertama sudah cair sebanyak Rp153 miliar, dan selebihnya itu nanti tahap kedua,” ungkap Najamuddin saat ditemui RADAR BONE, Jumat, 20 Oktober lalu.

Najamuddin mengingatkan dana desa tahap kedua bisa dicairkan dengan melihat persantase penyerapan dana dan progres kegiatan fisik.

“Jadi dia harus pakai dana yang sudah dikasi itu (Tahap pertama) paling sedikit 60 persen, dan fisiknya sekurang-kurangnya 40 persen, tapi dananya dia harus terserap 60 persen,” tegasnya.

Bukan kali ini saja, dana desa tak cair karena terkendala LPJ. Tahun 2016 lalu,
terdapat Rp1.413.481.384 dana desa yang mengendap di kas daerah dan baru dicairkan pada 2017 karena tak ada permintaan dari pemerintah desa. Besarnya dana desa yang mengendap karena tak ada permintaan dari desa menunjukkan masih ada sebagian kepala desa kebingungan membelanjakan dana desa.

Setiap tahun desa diguyur dana dari pemerintah pusat. Pada 2015, dana desa yang dialokasikan ke Bone sebesar Rp36 miliar. Kemudian pada 2016 meningkat menjadi Rp200 miliar. Dan di 2017 melonjak hingga Rp255 miliar. Ini belum termasuk ADD dan dana bagi hasil pajak/retribusi.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top