Wah, KPK Bidik Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah? – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, KPK Bidik Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah?

Ilustrasi

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE, RB–KPK telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada. Namun KPK belum melakukan verifikasi atas LHKPN itu. Verifikasi riil akan dilakukan setelah penetapan KPU.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018. Total harta kekayaan setiap calon diumumkan setelah adanya penetapan pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Masyarakat bisa melihat setelah penetapan peserta (Pilkada) oleh KPU tanggal 12 Februari. Setelah itu, KPK akan mengumumkan LHKPN kepada masyarakat,” kata Direktur Pandaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya Hardianto Harefa di Gedung KPK, Jakarta, sebagaimana dikutip dari media nasional, Minggu, 28 Januari kemarin.
Menurut Cahya, proses pelaporan harta kekayaan calon peserta Pilkada telah dilakukan KPK sejak 3-19 Januari. Bahkan, pihak lembaga Antikorupsi juga ikut membantu para calon membuat LHKPN.

“Kami juga proaktif, intinya KPK ingin memfasilitasi dan mempermudah supaya orang yang mencalonkan bisa melaporkan hartanya,” ujar dia.
Cahya mengungkapkan, setelah diumumkan, KPK akan menyesuaikan atau mengecek keaslian harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Termasuk mengecek langsung laporan harta kekayaan calon apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya sangat berharap masyarakat termasuk media untuk mengawal proses verifikasi tersebut.

“Bantuan dari masyarakat dan teman-teman media sangat diharapkan begitu sudah diumumkan secara resmi. Silakan berikan masukan kepada KPK soal laporan yang tidak benar atau yang belum dilaporkan,” pungkasnya.

Sementara itu pihak KPU Bone yang dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi resmi dari KPK terkait verifikasi faktual harta kekayaan calon bupati dan wakil bupati.
“Kalau di persyaratan, calon hanya menyetor LHKPN setelah itu tidak ada lagi istilah pemeriksaan lanjutan,” ujar Aksi Hamzah, Ketua KPU Bone.
Hal senada disampaikan komisioner KPU lainnya, Hj Ernida Mahmud. “Kalau setahu saya bukan memeriksa, tapi KPK mengumumkan LHKPN masing-masing calon,” tambah Komisioner KPU Divisi Teknis tersebut.

Pemeriksaan harta kekayaan para calon gubernur, bupati dan wakilnya dimaksudkan untuk mengukur kejujuran para peserta pilkada dalam memberikan laporan LKHPN.
Akademisi, Dharmawansyah mendorong KPK turun memeriksa laporan harta kekayaan calon kepala daerah. Dharmawansyah menegaskan, sumber kekayaan masing-masing calon harus jelas dan dipaparkan ke publik.

“Saya mendukung penuh jika tim dari KPK turun memeriksa langsung harta kekayaan calon. Harus jelas kenapa misalnya harta si calon meningkat drastis dan sebaliknya jika ada calon yang kekayaannya menurun drastis,” tukasnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top