Wah, Pendapatan di APBD Bone Menyusut Rp75 M – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah, Pendapatan di APBD Bone Menyusut Rp75 M

Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi bersama Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM serta para wakil ketua DPRD Bone sesaat sebelum penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016, Senin 19 September kemarin

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Pa-djalangi MSi bersama pimpinan DPRD Bone, mendata-ngani MoU Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Pengajuan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, bertempat di ruang pimpinan DPRD, Senin 19 September kemarin. Sebelum disetujui melalui penandatanganan MoU, KUA-PPAS tersebut sebelumnya digodok di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone, Drs A Fajaruddin menyebutkan, dari total APBD sebesar Rp2 triliun lebih, pendapatan menyusut sebesar Rp75 miliar lebih.
“Penyebab pendapatan menurun, salah satunya imbas dari pemotongan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkapnya kepada RADAR BONE usai penandatanganan MoU tersebut.

Total APBD saat ini, lanjut dia hanya sebesar Rp1,53 triliun. “Meski begitu ada beberapa SKPD yang mendapatkan tambahan anggaran. Misalnya RSUD Tenriawaru Bone yang mendapatkan tambahan anggaran dari DAK non fisik berkisar Rp23 miliar dan di PU dari DAK infrastruktur irigasi sebesar Rp5,8 miliar lebih,” pungkasnya.
“Selebihnya merupakan penyesuaian dan pergeseran anggaran. Namun jika diakumulasi, pendapatan menurun Rp75 mi-liar,” jelasnya.

Kadis DPKAD tersebut menyebutkan beberapa program yang bergeser meliputi program JKN dan sertifikasi guru. “Khusus BPJS ada tambahan Rp1,7 miliar dikarenakan bertambahnya kepesertaan. Sementara yang tidak bergerak hanya DAU (Dana Alokasi Umum),” imbuhnya.

Sementara Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi mendorong agar RAPBD-P dibahas efektif dan bisa diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. “Mengingat banyaknya agenda ke depan. Termasuk ranperda dan APBD Pokok 2017,” pungkasnya.

Fahsar menyebutkan, anggaran perubahan tidak terlalu besar karena diperhadapkan dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) produktif.
“Termasuk adanya pengurangan DAK sebesar 10 persen, sangat berpengaruh terhadap program fisik,” terangnya.
Di sisi lain lanjut Fahsar, Pemda dihadapkan pada sanksi pengurangan DAU. “Beruntung kita di Bone, sangat cermat dalam pengelolaan DAU. Jika tidak, kita juga akan terkena sanksi DAU mengingat ada beberapa kabupaten di Sulsel yang terkena sanksi itu,” terang bupati

Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menyebutkan Ranperda RAPBD-P akan segera dibahas begitu RKA-nya masuk ke dewan. “Setelah penandatanganan MoU diberikan waktu tiga hari bagi tim anggaran eksekutif untuk menyusun RKA untuk selanjutnya dimasukkan ke DPRD Bone untuk dibahas. Soal mekanisme pembahasannya nanti diputuskan melalui rapat bamus,” pungkas mantan Ketua Komisi IV DPRD Bone itu.

*ASKAR SYAM

To Top