Wah Ukur Kapal, Nelayan Di Bone Dibebani Biaya Rp1,8 Juta – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wah Ukur Kapal, Nelayan Di Bone Dibebani Biaya Rp1,8 Juta

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID – WATAMPONE — Nelayan di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro,
Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal. Tak tanggung-tanggung mereka dimintai Rp1,8 juta per kapal.

Kementerian perhubungan (Kemenhub) hanya menerbitkan empat dokumen terkait kapal ikan. Empat dokumen tersebut ialah surat ukur, surat laut atau pass besar, sertifikat keselamatan pengawakan kapal ikan dan gross akte (Kepemilikan). Tiga dokumen pertama berada di atas kapal. Sedangkan gross akte di tangan pemilik kapal.

Khusus surat ukur ini diperuntukkan untuk kapal ikan yang berbobot di atas 7 gross tonnage (GT) atau tonase kotor.
Khusus surat ukur, nelayan di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur mengeluhkan tingginya biaya yang harus dibayar saat mengurus surat ukur tadi.

Belasan nelayan dari Lingkungan Tippulue menyambangi gedung DPRD Bone, Rabu 19 April lalu, untuk mengadukan hal itu. Mereka memprotes mahanya biaya pengurusan surat ukur yang dibebankan UPP Bajoe sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Salah seorang perwakilan nelayan, Alfian mengatakan nelayan di Tippulue dimintai biaya pengurusan surat ukur kapal berbobot 7 GT ke atas sebesar Rp1,8 juta. Padahal, dalam pandangan nelayan, regulasi yang mengatur soal biaya surat ukur kapal tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016, besaran biayanya cuma berkisar Rp100 ribu.

“Ini yang kami protes kenapa terlalu tinggi pungutannya. Kasihan mereka nelayan kecil, penghasilan saja tidak menentu. Melaut adalah mata pencaharian utama mereka untuk tetap bertahan hidup,” ungkap Alfian.

Aspirasi para nelayan Tippulue, diterima Anggota Komisi II DPRD Bone, Abulkhaeri. Politisi Partai Nasdem itu, menegaskan, aspirasi dari nelayan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat kerja.

“Aspirasi yang masuk selanjutnya dilaporkan ke pimpinan DPRD. Pimpinan yang memutuskan kapan jadwal rapat kerjanya,” terang Abulkhaeri.

Pelaksana Harian Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bajoe, Sorindra yang berusaha dikonfirmasi RADAR BONE, Senin 24 April kemarin, tidak berhasil. Ponsel milik Indra sapaan akrabnya dalam status aktif, namun sampai pukul 17.00 Wita dihubungi, tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirim RADAR BONE, juga tidak dibalas.

Namun, sumber di internal UPP Bajoe menyebutkan, jika besaran yang dipungut tersebut, sudah sesuai prosedur.
Sumber yang meminta identitasnya tidak ditulis tersebut, membantah jika besaran yang dipungut berdasarkan PP sebagaimana yang dituding perwakilan nelayan Tippulue sebesar Rp100 ribu.

“Ada SK (Surat Keputusan)-nya, jika besaran yang harus dibayar untuk pengukuran kapal, sebesar Rp1 juta lebih. Namun untuk besarannya saya lupa,” pungkasnya. Sumber ini juga menyebutkan bahwa Kepala UPP Bajoe, Arifuddin sudah pindah tugas.

Click to comment
To Top