Wakil Rakyat Minta PT Conch Ditutup – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wakil Rakyat Minta PT Conch Ditutup

BARRU, RB–Aktivitas PT Conch yang terus membangun meski tanpa IMB memancing reaksi sejumlah anggota DPRD Barru.

Wakil rakyat mendesak Pemkab Barru segera menutup perusahaan asal Tiongkok yang membangun tapi tak dilengkapi izin ini.

Andi Haeruddin, Anggota DPRD Barru dari partai Demokrat, menyatakan perusahaan yang seenaknya membangun tanpa mengindahkan aturan itu tidak bisa dibiarkan.

Harusnya kata dia, Pemkab Barru sudah mengambil langkah tegas terkait perusahaan yang rencananya akan membangun pabrik semen di Barru ini.

“Kami sudah berkunjung ke lokasi perusahaan dan nyatanya memang sudah membangun,” katanya.

Karena itu, anggota DPRD Barru melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulsel beberapa waktu lalu.

“Informasi yang kami peroleh dari BKPMD, perusahaan tersebut sama sekali tidak mengantongi izin,” katanya.

Satu-satunya izin yang dimiliki perusahaan asal Tiongkok ini, ujar legislator dari Partai Demokrat ini, hanyalah izin berinvestasi di Indonesia.

“Selebihnya tidak ada, tapi perusahaan ini sudah membangun sejumlah gedung di areal persawahan yang sudah dibebaskan perusahaan ini,” terangnya.

Sementara Plh Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Taufik Mustafa, menyatakan sebelumnya masalah Amdalnya ditangani Dinas Lingkungan hidup. Tapi dokumen itu sudah berada di Dinas PerizInan Barru.

“Saya kira masih banyak izin-izin yang mesti diselesaikan, seperti izin penggunaan jalan dan izin terkait kehutanan,” ujar mantan camat Barru ini.

Di lokasi perusahaan ini berada di tengah-tengah areal persawahan produktif di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru.

PT Conch berdalih belum ada aktivitas terkait pembangunan PLTU apalagi pabrik semen. Selama keberadaan perusahaan yang sebagian pekerjanya didatangkan dari Tiongkok ini sudah dua kali digrebek tim Keimigrasian.

Tim Imigrasi Parepare juga sempat turun ke lokasi dan terakhir dari Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Jakarta. Tapi sayang pihak Imigrasi tak membeberkan hasil pemeriksaannya.

(fmc)

To Top