Warga Suku Bajo Tagih Janji Pemkab – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Warga Suku Bajo Tagih Janji Pemkab

A Khaikal

Soal Kapling Lahan Pesisir Pantai Bajoe

PENULIS : ROSDIANA SULJA – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Tindaklanjut aspirasi yang disampaikan di halaman kantor bupati dua pekan lalu tak jelas, warga Suku Bajo yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Suku Bajo (KKSB) kembali melakukan aksi unjukrasa.
Kali ini, kelompok tersebut mendatangi Kantor Camat Tanete Riattang Timur, Senin 26 September kemarin sekira pukul 10.00 wita. Mereka memperta-nyakan pengalihan hak tanah laut dari pihak pertama Fitri ke pihak kedua Galatung seluas 105 meter persegi di Lingkungan Pao Kelurahan Bajoe.

“Saya hanya mau tanyakan apa dasarnya sehingga tanah itu diberikan kepada Galatung, tapi sayangnya Lurah Bajoe, Rahayu tidak bisa memberikan ketera-ngan sehingga dia hanya meng-arahkan untuk mempertemukan saya dengan H Amir Bandu. Persoalan ini saya akan lanjutkan ke Bupati untuk menanyakan dasar hukumnya, kenapa bisa ini dialihkan. Fitri itu bukan orang suku Bajo, begitu juga Galatung bukan orang Bajo,” ungkapnya.

Tak hanya itu, KKSB juga mempertanyakan tindaklanjut aspirasi yang mereka sampaika sebelumnya di kantor bupati.
Karena Camat Tanete Riattang Timur, Hj A Syamsiar tidak berada ditempat, aspirasi warga Suku Bajo tersebut diterima Kasi PMD, Drs Hasan.
“Kami terima penyampaian aspirasi dari warga dan akan kami laporkan kepada camat untuk mengambil langkah tindaklanjut,” kata Hasan.

Camat Tanete Riattang. Hj Syamsiar yang dikonfirmasi setelah aksi unjukrasa berlalu, menegaskan pendemo salah alamat.”Harusnya mereka tanya-kan kepada yang mengalihkan tanah itu. Karena kami di kantor kecamatan hanya sekadar me-ngetahui saja, tapi kalau mengenai pengalihan tanah, tergantung dari pihak pertama, siapa saja yang mau diberikan, karena itu haknya,” ungkapnya. Diketahui, Syamsiar adalah satu satu dari 34 nama yang dibeberkan KKSB sebagai pihak yang menerima pembagian lahan pesisir dari H Amir Bandu.

Kepala Bagian Agraria Setda Bone, A Khaikal yang diberi tugas menindaklanjuti aspirasi Suku Bajo tersebut kepada RADAR BONE mengatakan pihaknya telah menugaskan Kasubag Penanganan Masalah untuk melakukan investigasi. “Pegawai kami sudah bergerak mengumpulkan data di lapa-ngan untuk mengetahui bagaimana prosedur awal kepemilikan tanah di tempat itu,” katanya.
Termasuk nama-nama warga yang berada dalam daftar pembagian tanah di wilayah itu juga ikut ditelusuri. “Kami telusuri semua termasuk nama-nama dalam daftar,” katanya.

Mengenai status tanah, Khaikal menegaskan, dalam UU keagrariaan, tidak ada status tanah ulayat. “Tidak ada status tanah ulayat. Jadi sebenarnya itu tanah negara, tetapi bisa saja dimiliki warga yang bermukim di tempat itu secara turun temurun jika melalui prosedur yang benar,” katanya.

*ASKAR SYAM

To Top