Wilayah Kota Belum Bebas Status Jorok – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wilayah Kota Belum Bebas Status Jorok

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi bersama forkopimda menghadiri deklarasi OdF dan CTPS Desa Cakkebone, awal November lalu.

Kepemilikan Jamban Keluarga Baru Mencapai 68,99%

WATAMPONE, RB—Warga kota masih memiliki kebiasaan  BAB sembarang tempat. Kecamatan Tanete Riattang Timur menempati urutan teratas sebagai daerah yang belum memiliki jamban keluarga di wilayah kota. Kepemilikan jamban keluarga masih menjadi persoalan serius bagi warga di wilayah Kota Watampone. Berdasarkan data Bone Dalam Ang-ka 2016, terungkap 27 kecamatan di Bone belum 100% warganya memiliki jamban keluarga.

Rumah tangga dengan kepemilikan jamban keluarga sehat baru mencapai 68,99%. Kecamatan Patimpeng merupakan wilayah yang terendah kepemilikan jamban keluarganya, yakni cuma 49,04%. Disusul Lamuru 52,48%,  Sibulue 57,36% dan Tanete Riattang Timur 57,67%. (Data selengkapnya lihat grafis).Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan wilayah menempati urutan tertinggi, warganya yang belum memiliki jamban sehat.

Kasi Pembinaan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Bustang kepada RADAR BONE Senin 21 November kemarin mengatakan wilayah Kota Watampone belum tergolong sehat terkait kepemilikan jamban keluarga.
Dari 24 kelurahan yang ada di wilayah kota, belum satu pun yang terverifikasi sebagai wilayah Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarang tempat. Berbeda dengan desa yang notabene berada di luar kota, beberapa diantaranya sudah dinyatakan sebagai wilayah ODF, dimana seluruh rumah tangga di desa itu 100% memiliki jamban keluarga, sehingga warganya tak lagi buang air secara terbuka, baik di sawah maupun di sungai.

Adapun wilayah yang sudah berstatus ODF, diantaranya di Kecamatan Awangpone dengan empat desa, yakni Mallari, Cakkebone, Cumpiga dan Lattekko . Kemudian di Kecamatan Lamuru baru satu desa, Ulaweng satu desa, Libureng satu desa, Ajangale satu desa dan Sibulue satu desa. Masing-masing desa tersebut sudah diverifikasi dan termasuk lolos ODF.

“Terkhusus dalam kota ini baru sekira 80 persen yang sudah memiliki jamban keluarga. Meskipun sebenarnya ada beberapa warga yang memiliki jamban secara tertutup, tapi pembuangannya ke sungai itu belum bisa dikategorikan sehat. Seperti halnya di SungaiWalannae masih ada beberapa warga yang menggunakan sungai itu sebagai tempatpembuangan air besar,” kata Bustang.

Menurut Bustang, pembuangan jamban tidak boleh mengarah ke sungai, karena pembua-ngan tinja yang tidak memenuh syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan mata rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa pada akses ini. Agar usaha tersebut berhasil, lanjut Bustang akses masyarakat pada jamban sehat harus mencapai 100% pada seluruh komunitas. Keadaan ini kemudian dikenal dengan istilah Open Defecation Free (ODF). ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar semabarangan. “Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban dan membuang kotoran bayi hanya di jamban,” beber Bustang.

Terkhusus di wilayah kota, kata Bustang, terdapat dua kelurahan yang masih minim warganya belum memiliki jamban. Keduanya adalah Kelurahan Bajoe dan Lonrae. Kepala UPTD Puskesmas Bajoe, Abdullah Sebe membenarkan dua kelurahan tersebut masih minim fasilitas jamban keluarganya. “Meskipun kami sering melakukan sosialisasi untuk mengimbau bikin jamban rumah tangga, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum memiliki,” terangnya.

Camat Tanete Riattang Timur, Dra Hj Syamsiar MSi yang dihubungi pertelepon, malam tadi tak memberi respon. Lurah Lonrae, Dra Rostinah mengakui masih ada ratusan warganya yang belum memiliki jamban. Ini bisa dijumpai pada warga yang bermukim di pesisir pantai. “Warga tidak memungkinkan memiliki jamban, karena daerahnya berada di atas laut. Tapi kalau warga yang ada di daratan sudah ada semua,” jelas Rostinah.

Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang juga terus berupaya untuk bebas dari perilaku BAB sembarang tempat.
Camat Tanete Riattang, A Saharuddin SST MSi menyatakan status Open Defecacation Free merupakan target selanjutnya yang harus diraih.“Hal tersebut merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan harapan pemerintah daerah menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera. Namun ODF tersebut tidak mampu diwujudkan kalau masyarakat itu sendiri belum menyadari arti pentingnya kesehatan lingkungan,” tambahnya.

Lanjut Saharuddin dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak untuk mensosialisasikan ODF tersebut.“Tapi Insya Allah kami optimis bisa merealisasikannya. Tentu saja dibutuhkan usaha eks-tra untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat di wilayah kota,” ujarnya.

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi dalam deklarasi ODF di Desa Mallari Kecamatan Awangpone, me-ngakui jika masih ada warga di wilayah kota yang melakukan BAB di sungai. “Saya kira apa yang dilakukan warga Mallari sudah luar biasa. Di wilayah kota masih ditemukan tempat jorok, karena warganya buang air besar di sungai,” tutur orang nomor satu di Bumi Arung Palakka itu.

Fahsar pun mengimbau agar kepemilikan jamban keluarga menjadi perhatian pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan. Selain di Mallari, bupati juga menghadiri deklarasi serupa di Desa Cakkebone Kecamatan Awangpone dalam waktu relatif cukup dekat.

*

To Top