Radar Bone

Berita Utama

Wow. Aset KUD Banyak Dikuasai Pemerintah Desa dan Masyarakat

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Gudang maupun kios Koperasi Unit Desa (KUD) banyak yang dialihfungsikan. Bahkan beberapa diantaranya disulap menjadi kantor desa. Dinas Koperasi pun tak tinggal diam. Aset KUD yang dikuasai pemerintah desa (Pemdes) akan ditarik, mengacu perintah dari Kementerian Koperasi.

Lebih dari 300 KUD di Kabupaten Bone, tak lagi berfungsi. Ironisnya, aset milik KUD tersebut banyak yang tidak diketahui rimbanya. Sementara bangunannya, banyak yang disulap menjadi kantor desa.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten Bone, Drs Hasanuddin kepada RADAR BONE mengaku, aset milik KUD banyak yang ‘dijarah’, difungsikan warga tanpa izin dari Dinas Koperasi.

“Kita sementara memburu seluruh aset milik KUD. Termasuk bangunannya yang disulap menjadi kantor desa. Kemudian gudang yang dipindahkan alatnya, juga akan diburu pelakunya,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi, H Baharuddin menambahkan, ratusan gudang koperasi unit desa, meski tidak difungsikan, tidak boleh disentuh oleh masyarakat maupun pemerintah desa.
Sementara itu, salah satu KUD yang disulap menjadi kantor desa, yakni di Desa Lattekko Kecamatan Awangpone.

Kades Lattekko, Samsir mengaku KUD tersebut dijadikan kantor desa lantaran tidak lagi difungsikan dinas terkait.

“Malah KUD itu dijadikan kandang sapi bahkan ada beberapa warga yang sempat ingin menguasai bangunan KUD itu. Makanya, cepat-cepat saya amankan,” ujar Samsir kepada RADAR BONE, Minggu 2 Februari kemarin.

Ia mengaku, siap menyerahkan aset KUD tersebut jika diminta. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang menyayangkan banyaknya KUD yang dikuasai oleh pemerintah desa dan masyarakat. Padahal kata Idris Alang, KUD itu aset kementerian, yang tidak boleh difungsikan tanpa izin.

“Kemarin kita konsultasi di Dinas Koperasi Provinsi Sulsel soal banyaknya KUD dijadikan kantor desa, difungsikan oleh masyarakat dan lain-lain. Padahal itu aset negara, aset kementerian.

Seluruh KUD, walaupun tidak berfungsi, itu sudah menjadi aset kementerian. tidak bisa diganggu, tidak bisa pengalihan hak karena sudah bersertifikat semua,” tegas Idris Alang.

Namun yang terjadi kata politisi Partai Golkar itu, banyak kepala desa dan masyarakat yang justru menempati dan melalukan usaha atau kegiatan didalam KUD itu.

“Padahal itu tidak boleh. Itu aset kementerian,” tegasnya.
Ia menegaskan, pelanggaran berat yang dilakukan pemerintah desa karena menyulap KUD menjadi kantor desa.

“Biarkan saja hancur disitu, jangankan kepala desa dan camat, kadis koperasi saja takut sentuh itu. Karena itu aset kementerian. Ini yang harus dipahami kades. Sekali lagi, unit KUD walaupun hancur jangan disentuh. Kalaupun tidak ada kantor desanya, kenapa tidak dibangun, kan masing-masing desa ada anggarannya. Gunakan itu bangun kantor,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

To Top