Wow, Diduga Ada Jual Beli Lapak di Kawasan Kuliner Lapangan Sinjai Bersatu – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wow, Diduga Ada Jual Beli Lapak di Kawasan Kuliner Lapangan Sinjai Bersatu

Lapak kuliner di Lapangan Sinjai Bersatu Jalan Tondong. Terendus dugaan jual beli lapak di kawasan wisata kuliner itu

PENULIS : LUKMAN SARDY

RADARBONE.CO.ID_SINJAI–Pemerintah Kabupaten Sinjai mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat berjalan kaki di Jalan Tondong atau tepatnya di sepanjang kawasan kuliner di Lapangan Sinjai Bersatu. Penertiban properti pedagang yang biasanya menenpati trotoar melibatkan tim gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindag, Bapenda dan Pemerintah Kecamatan Sinjai Utara.

Namun dibalik penertiban lapak PKL di trotoar, terendus dugaan jual beli tempat usaha di lokasi kuliner tersebut. Salah seorang warga, Ambo Tang mengaku, di lokasi kuliner tersebut, terjadi pemanfaatan dan proses pengalihan hak guna tempat jualan dari pemilik awal kepihak ketiga. Dimana ada sejumlah oknum yang mengambil keuntungan besar dari hak guna usaha tersebut.

“Status lapak tempat usaha di Lapangan Sinjai Bersatu Jalan Tondong, itu sudah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pemilik awal yang menempati lokasi itu, telah menjadikan ajang bisnis tempat usaha,” ujarnya.

Ia menyebut, pemilik awal menjual lapak miliknya ke pihak lain hingga puluhan juta. “Bahkan ada yang menjual hak guna lapak kulinernya hingga Rp40 juta,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Rabu 22 Agustus kemarin.
Padahal, pemilik awal yang menempati lokasi itu, tidak membayar sepeserpun ke pemerintah daerah.

Kepala seksi sarana perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai, Andi Baso Mangunrawa yang dikonfirmasi RADAR BONE, mengakui, adanya informasi yang masuk ke pihaknya, terkait dugaan jual beli hak guna lapak di lokasi pusat kuliner di Jalan Tondong.
“Sebenarnya kami sudah lama mengetahui itu dan mendengar ada oknum yang mengambil keuntungan hingga puluhan juta rupiah untuk pengalihan hak pakai, tanpa berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Kita masih telusuri oknumnya,” ujar Andi Baso sembari menegaskan, jual beli hak guna lapak merupakan pelanggaran berat.
Ia menegaskan, pemohon awal tidak diberikan hak untuk melakukan penjualan hak guna tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top