Wow, Kejari Bidik Biaya UKK Di Bone – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wow, Kejari Bidik Biaya UKK Di Bone

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Keluhan kepala sekolah soal tingginya biaya ujian kenaikan kelas disikapi penegak hukum. Kejaksaan Negeri Bone telah memanggil seorang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk dimintai keterangan.

Kejaksaan Negeri Bone mengusut dugaan permainan biaya pencetakan naskah soal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) tingkat SD.

Diketahui, pada pelaksanaan UKK dan ujian akhir sekolah (UAS), pihaknya sekolah hanya melakukan penggandaan soal. Untuk penggandaan ini menelan biaya berkisar Rp20 juta. Namun setelah Disdik mengambilalih penggandaan soal dengan menggandeng pihakketiga (Percetakan) biayanya membengkak menjadi Rp60-an juta. Atau naik tiga kali lipat.

Atas kenaikan biaya UKK ini, pihak sekolah pun kelabakan saat menerima kuitansi tagihan dari pihak percetakan, karena dana yang dialokasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tak mencukupi.

Atas keluhan kepala sekolah ini, rupanya ditindaklanjuti pihak kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bone telah memanggil sekaligus meminta keterangan
Kepala Bidang tingkat SD/MI Drs Budiman MPd. Budiman yang dikonfirmasi RADAR BONE, Selasa, 21 Agustus lalu mengakui telah memenuhi panggilan kejaksaan terkait pelaksanaan UKK tingkat SD.

“Iya memang saya sudah dipanggil, namun masih sebatas klarifikasi saja,” ungkap Manajer BOS Kabupaten Bone itu.

Mantan Kepala SMP Negeri 3 Watampone ini mengaku selaku Kepala Bidang SD/MI di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone hanya menjalankan perintah pimpinan. Budiman menegaskan dirinya tak tahu menahu biaya pencetakan naskah soal ujian kenaikan kelas (UKK).

“Saya hanya rapat dengan kepala UPTD membicarakan bagaimana pelaksanaan UKK bisa berjalan lancar dan sukses. Mengenai biaya pencetakan naskah soal UKK saya tidak pernah campuri. Bahkan kuitansi pembayaran naskah soal UKK yang dikirim ke sekolah juga tak pernah saya lihat bagaimana bentuknya,” bebernya.

Diberitakan beberapa waktu lalu, pihak sekolah menilai kenaikan biaya UKK tahun ini tak wajar.

Sebagai gambaran, untuk pelaksanaan UKK, dari sembilan mata pelajaran yang diujikan dihargai Rp39.000 per siswa. Kemudian untuk Ujian Akhir Sekolah (UAS), bagi siswa kelas VI Rp52.500 per siswa.

Membengkaknya biaya pencetakan naskah soal UKK ini membuat kepala sekolah kelabakan dalam membuat laporan pertanggangjawaban. Maklum, anggaran yang tersedia tak sebesar itu.

“Terus terang kami bingung. Karena Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tak seperti itu besaran dana yang kami anggarkan. Sementara kuitansi tagihan yang dikirim percetakan ke kami biayanya membengkak. Semestinya disdik berpihak ke kita, bukan sebaliknya menguntungkan pihak ketiga,” ungkap seorang kepala sekolah yang enggan dikorankan namanya, beberapa waktu lalu.

Kepala UPTD Pendidikan juga membenarkan membengkaknya biaya UKK tahun ini.

Salah seorang Kepala UPTD, Ashar mengaku menerima banyak keluhan dari kepala sekolah terkait hal ini. Namun demikian, ia berdalih tak bisa berbuat banyak karena UPTD tidak dilibatkan. Kebijakan pencetakan soal ujian dengan pihakketiga tersebut murni ditangani Dinas Pendidikan.

“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah bahwa UPTD tidak tahu menahu terkait biaya percetakan. Kami hanya diberikan kuitansi dari Disdik untuk diberikan kepada kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang mau membayar silakan bagi. Dan kepala sekolah yang menolak membayar, saya tidak berikan kuitansi,” ungkapnya.

Biaya UKK yang naik menjadi Rp60-an juta dari sebelumnya hanya berkisar Rp20 juta diakui Ashar cukup memberatkan pihak sekolah.

“Waktu saya ambil itu kuitansi, saya sudah yakin kepala sekolah akan kelabakan membayar biaya cetak UKK. Karena tahun lalu saja yang biayanya cuma berkisar Rp20 juta, saya kewalahan melakukan penagihan. Apalagi ini naik tiga kali lipat,” ungkap Ashar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 18 Juli lalu.

Kepala UPTD Pendidikan Tanete Riattang Timur, Drs Rahmat A Wahab juga diserbu kepala sekolah yang mengadukan kenaikan biaya UKK.

“Banyak kepala sekolah datang mempertanyakan biaya pencetakan yang dinilai besar. Kami juga tak bisa memberikan solusi, karena didalam kuitansi yang dijelaskan harga satuan kertas,” beber Rahmat.

Selain biaya percetakan yang besar, para kepala sekolah juga mempertanyakan pajaknya. Kalau perusahaan yang tanggung pajaknya, para kepala sekolah juga harus diberikan bukti sebagai pertanggungjawaban di dana BOS.
Membengkaknya biaya UKK, kepala sekolah rata-rata kebingungan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

“Makanya para kepala sekolah juga meminta agar ada petunjuk dari Dinas Pendidikan. Karena kalau ada pemeriksaan bukan Dinas Pendidikan yang repot, melainkan kepala sekolah itu sendiri,” terang Rahmat seraya membeberkan biaya UKK di wilayahnya mencapai Rp126 juta.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam MPd yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan dirinya tak mengetahui persis persoalan tersebut.

“Saya tidak terlalu mengerti prosesnya dari awal. Hubungiki Pak Budiman (Kabid SD) atau rekanannya langsung,” pinta Nursalam kala itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top