Wow Samsat Bone Diduga Sarat Pungli – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Wow Samsat Bone Diduga Sarat Pungli

Suasana antrean pemohon STNK di Kantor Bersama Samsat Bone, beberapa waktu lalu.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dugaan terjadinya pungutan liar (Pungli) di Samsat Bone, kembali mencuat. Ibarat bau kentut (Maaf, red), baunya tercium kemana-mana tapi sulit dibuktikan. Bahkan, dugaan pungli itu ditengarai semakin marak dilakukan. Wartawan RADAR BONE yang coba menelusuri dugaan pungli tersebut, mendapatkan banyak fakta ke arah itu. Praktik pencaloan sepertinya jamak dilakukan, walaupun di kantor tersebut ada tertera pengumuman, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, harus lewat loket yang sudah ditentukan.
Penelusuran ini dilakukan, karena banyaknya telepon/SMS keluhan dan pengaduan yang masuk ke redaksi, terkait pelayanan di Samsat, termasuk pelayanan Samsat Keliling yang dibuka di sejumlah kecamatan.

Di mana, masyarakat yang membayar pajak kendaraannya, lebih tinggi dibanding yang tertera di STNK. Minimal selisih Rp25 ribu. Misalnya, Wahyudi. Salah seorang warga yang ingin mengurus perpanjangan pajak motornya, malah langsung ditawari oknum di Samsat untuk diuruskan. Bukannya diarahkan lewat loket, tapi melalui jalur khusus. “Saya tadi didatangi pengurus, hanya saya tolak karena terlalu tinggi. Jauh selisihnya dari yang tertera di STNK,” ungkapnya saat ditemui di kantor Samsat, pekan lalu.

Namun yang mengherankan, kata Wahyudi, dia yang mengurus lewat loket dengan persyaratan yang cukup banyak dan ribet, ternyata lebih lambat selesainya dibanding rekannya yang juga mengurus perpanjangan pajak motornya, yang lewat oknum Samsat. “Sepertinya lewat loket resmi ini, sengaja dibuat ribet supaya orang yang bukan atas nama di STNK nya, lewat jalur calo. Karena harus bikin surat kuasa dan lain-lain. Tapi, aneh yah. Kok lewat oknum-oknum itu, hanya bermodal STNK asli sudah bisa dan selesainya lebih cepat. Apa karena adanya pembayaran lebih,” ujar Wahyudi yang meminta dirahasiakan identitasnya.

Hal senada juga disampaikan Kamaruddin. “Saya juga dimintai untuk diuruskan tapi saya tolak. Orang itu minta Rp650 ribu, padahal di STNK saya tidak sampai Rp600 ribu,” paparnya seraya menegaskan, seharusnya praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi ini sebagai bentuk kesadaran untuk membayar pajaknya.
Diketahui, di Kabupaten Bone jumlah kendaraan yang beredar mencapai ratusan ribu. Kalau rata-rata 200 kendaraan saja yang pajaknya dibayar dikalikan 25 hari kerja, berarti minimal 5.000 kendaraan membayar pajak perbulannya.

Kalau 5.000 kendaraan membayar pajak, misalnya mereka dikenakan upeti Rp25 ribu saja, artinya uang dari hasil upeti saja perbulannya mencapai Rp125 juta. Bisa dibayangkan, berapa besarannya kalau setahun. Jadi kalau Rp125 juta dikalikan 12 bulan, menembus angka Rp1,5 miliar. Wow, angka yang cukup fantastis. Hitungan-hitungan itu, hanya ilustrasi dan apabila dugaan pungli itu benar adanya, bisa saja hasil hitungan itu cocok. Hanya saja, perlu diketahui itu baru memakai angka atau hitungan minimal, jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya setiap bulan.

Kepala UPT Bapenda Sulsel Wilayah Bone, Drs Arwin Djalil MSi yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu 23 Mei, terkait laporan masyarakat mengenai dugaan pungli itu, ditampiknya. “Tidak ada itu. Jajaran kami dari pihak UPT Bapenda Sulsel Wilayah Bone, sudah saya wanti-wanti untuk tidak melakukan itu,” tegasnya. Bahkan, pihaknya kata dia, aktif meminta kepada wajib pajak untuk mengurus langsung melalui loket, bukan melalui orang perorang. “Standar kami sama, baik di kantor pusat maupun pelayanan samsat keliling kami di kecamatan-kecamatan. Tapi perlu diketahui, dalam pelayanan pajak, bukan kami saja, tapi ada pihak lain,” papar Arwin Djalil.

Kanit Regident Polres Bone, Iptu Bakri yang ditemui di ruang kerjanya pada hari yang sama, juga menampik adanya praktik pencaloan tersebut. “Tidak ada seperti itu. Kalau ada, laporkan dan kami akan memberikan tindakan tegas, khususnya kepada oknum atau ada anggota kami yang berbuat seperti itu,” katanya. Sekali lagi, Bakri menegaskan, agar masyarakat yang dimintai pembayaran lebih dari yang tertera di STNK saat membayar pajak kendaraannya, untuk melapor, baik itu pelayanan di kantor pusat samsat maupun pelayanan samsat keliling di kecamatan-kecamatan. “Silahkan laporkan kalau ada seperti ini. Pokoknya, yang membayar lebih dari yang tertera di STNK, laporkan,” kuncinya.

Sementara itu, Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIA Prima Maggalatung, Takyuddin, menegaskan bahwa praktik pencaloan di Samsat, kalau memang ada, harus dihentikan. “Tindakan ini harus dihentikan. Sangat merugikan masyarakat. Masa warga yang sudah taat membayar pajak kendaraannya, dipunguti lagi biaya tambahan. Harusnya sebaliknya, malah diberi hadiah atau semacamnya,” katanya kepada koran ini, kemarin.

Sejatinya, kata dia, kalau sudah banyak keluhan seperti itu, pihak Polres Bone melalui Tim Saber Pungli, turun tangan. “Tim Saber Pungli harusnya menindaklanjuti ini. Tapi harus bekerja independen, di Samsat juga ada pihak kepolisian. Jangan cuma yang diburu kasus-kasus kecil. Seperti kasus MAN 1 dan UPTD Libureng,” tegas Takyuddin.
Ditambahkan, dugaan pungli di Samsat jauh lebih besar di banding dua kasus yang sudah ditangani Tim Saber Pungli. “Tapi saya tidak tahu, apa tim saber ini berani melakukan itu. Tetapi sejatinya harus berani melakukan itu. Apalagi ada penegasan wakapolri, untuk menindak tegas tindakan pungli, apalagi kalau itu dilakukan jajaran kepolisian,” kuncinya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top