Zakat Jangan Dijadikan Ladang Bisnis – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Zakat Jangan Dijadikan Ladang Bisnis

PENULIS : SUDRY

RADARBONE.CO.ID-Keputusan Baznas Kabupaten Bone yang menaikkan besaran infak dengan dalih zakat haji, menuai kontroversi. Baznas dinilai tidak memiliki dasar kuat menetapkan besaran infak tersebut.

Baznas Kabupaten Bone menetapkan besaran infak yang harus dibayar Calon Jamaah Haji (CJH). Nilainya, meningkat dari sebelumnya Rp500 ribu, menjadi Rp1 juta. Baznas menetapkan besaran infak tersebut mengacu pembayaraan zakat haji yang diambil dari 2,5 persen Ongkos Naik Haji (ONH). Penetapan besaran infak ini, dinilai keliru, karena tak sesuai dengan hukum syariat Islam. Baznas diharapkan tidak menjadikan zakat sebagai ladang bisnis.

Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bone, Dr Syaparuddin SAg MSi mempertanyakan dasar Baznas menetapkan kadar infak tersebut. Kalaupun alasannya zakat, harus berdasar syarat zakat maal milik penuh yang memiliki potensi untuk berkembang. Syaratnya, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang dan cukup satu haul. Jika syarat syarat tersebut sudah terpenuhi maka wajib dikeluarkn 2,5 persen.

“Khusus dana haji, itu kan ongkos yang digunakan untuk ke tanah suci, bukan harta yang dapat menghasilkan profit. Dana haji sifat konsumtif bukan produktif karena itu tidak ada zakat di sana. nah kalau infak itu tidak ada batasannya, berapa pun yang diberikan sah-sah saja jika yang berinfak itu ikhlas,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Senin 9 Juli kemarin.
Lanjutnya Syapar, sapaan akrabnya, mewajibkan membayar infak itu adalah hal yang keliru. Selain itu dalam syariat, infak tidak mengenal batasan.

 

“Yang menentukan batasan infak itu adalah yang berinfak, tetapi kalau yang menetapkan batasan infak itu adalah yang menerima infak, ini bertentangan dengan syariat. Itu memaksa namanya, sama saja makan harta dengan batil, haram hukum,” tegasnya.
Senada diungkapkan tokoh agama,

Rahmatun Nair SAg MAg. Ia menegaskan, penetapan kadar infak oleh Baznas dengan dalih zakat haji, bertentangan dengan hukum Islam.
Apalagi, jika penetapan besaran yang harus dibayar calon jamaah haji itu, memberatkan. “Bukan hanya soal memberatkan jamaah haji, tetapi zakat haji dengan 2,5 persen yang disebut sebagai zakat penghasilan tidak sesuai dengan hukum Islam. Manhajnya tidak jelas dalam epistemologi hukum Islam. Seharusnya Baznas tidak seenaknya membuat aturan karena masalah ini sangat prinsipil dalam hukum Islam,” tegas Dosen IAIN Bone itu.

Rahmatun Nair menegaskan, keputusan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan dapat dikatakan sebagai pemanfaatan momentum dengan merugikan orang lain.
Bahkan tegas Nair sapaan akrabnya, keputusan tersebut perlu diusut, sebab ada indikasi pungli didalamnya.

“Menurut saya itu keliru, tidak ada dasarnya dalam syariat. Istilah zakat haji benar-benar kekeliruan yg tidak bisa dibiarkan. Ini namanya mengakal-akali agama,” tegasnya.
Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone Taufiq Raden turut bersuara terkait penetapan besaran infak yang harus dibayar CJH. “Terkait apa yang dilakukan Baznas kepada CJH, harus diketahui dulu, Rp1 juta itu infak atau zakat. Kalau infak itu tak memiliki ukuran sesuai dengan keikhlasan seseorang. Tapi kalau zakat maal seperti itulah perhitungannya,” ujar Taufik.

Ia menjelaskan, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan itu bagian dari Rukun Islam.
Zakat di sini ada dua macam yakni zakat maal dan zakat Fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan suci ramadan, sedangkan zakat maal itu ada waktu dan ukurannya. Di dalam Alquran dikatakan bahwa setiap panen wajib dikeluarkan zakat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 4, zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.

“Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa dan rikaz,” jelasnya.
Bagi petani kata Taufik perhitungannya setiap kali panen. Kalau hasil panennya sudah mencapai 1 ton gabah (1.000 Kg) atau 750 Kg beras itu sudah kena 1 nisab alias wajib mengeluarkan zakatnya.

“Kalau sawah irigasi maka persentase zakatnya 5 persen, kalau sawah tadah hujan 10 persen,” ujarnya.
Namun kalau dikhiaskan dengan zakat profesi seperti ASN atau karyawan kantoran maka perhitungannya setiap bulan gaji.
Untuk menentukan apakah ASN sudah kena wajib zakat atau tidak, dapat dihitung dari harga gabah 1 Ton. Misalnya pada panen kali ini, harga gabah per 1 Kg dijual Rp4.000 dikali 1 ton hasilnya Rp4 juta.

“Jadi kalau ASN maupun karyawan kantoran digaji Rp4 juta per bulan sudah kena satu nisab 2,5%. Jadi wajib zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp100.000,” jelasnya.
Selain zakat pertanian, ada juga harta berupa uang dan emas. Dan kalau sudah memenuhi waktu dan nisabnya maka wajib juga dikeluarkan zakatnya 2,5 persen.
“Misalnya ada emas 96 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Begitupun dengan uang. Misalnya harga emas 1 gram Rp500 ribu kali 96 gram maka hasilnya Rp48 juta. Maka nisabnya 2,5 persen alias Rp1.200.000,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Baznas Kabupaten Bone, H Zaenal membenarkan adanya kenaikan infak bagi calon jemaah haji tahun ini, yakni dari sebelumnya bernama infak haji sebesar Rp500 ribu per orang menjadi Rp1 juta dengan nama zakat haji. Menurut Zaenal yang menjadi dasar pihaknya menaikkan infak haji tersebut adalah adanya kesepakatan bersama antara Kemenag, Baznas dan Bagian Kesra Setda Bone.

“Sebenarnya itu adalah infak, tapi kita sebut zakat, karena siapa tahu masih ada jemaah yang tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal itu termasuk wajib mengeluarkan zakat sebagai calon jemaah haji. Namun ada juga CJH yang pertanyakan, bagaimana dengan yang sudah mengeluarkan zakat, apakah tetap diwajibkan atau tidak. Sehingga itu akan dimusyawarakan kembali bagaimana solusinya bagi CJH yang sudah mengeluarkan zakat,” jelas Zaenal.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top