BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID- Dua fraksi di DPRD Bone, yakni Nasdem dan Gerindra memilih walk out saat rapat gabungan komisi membahas percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 digelar, Kamis 9 Juni 2022.
Dua fraksi ini walkout karena pimpinan OPD yang diundang tidak hadir. Malah memilih menghadiri acara di Makassar.
Ketua Fraksi Nasdem, Andi Muh Salam mengatakan, keputusan itu diambil lantaran merasa lembaga DPRD ini tidak lagi dihargai. Kepala dinas yang diundang, terkhusus Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, malah memilih menghadiri kegiatan di Makassar.
"Kami memilih keluar karena rapat ini mestinya pihak yang dapat mewakili bupati hadir. Minimal pimpinan OPD. Yang hadir tadi hanya sekretaris dan nyatanya tak mampu mengambil keputusan," tuturnya.
Menurut Lilo AK sapaan akrab Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone itu, sikap pimpinan OPD tersebut jelas telah melecehkan lembaga DPRD Bone.
"Yang mengundang adalah lembaga terhormat DPRD Bone. Mestinya pertemuan di Makassar itu diwakilkan. Karena yang kita bahas disini menyangkut masyarakat luas, apalagi relaisasi anggaran sangat rendah," tegasnya.
Hal senada diungkapkan, Fahri Rusli. Ia mengatakan rapat semestinya tak perlu dilanjutkan karena yang akan dibahas adalah realisasi anggaran.
"Atau jangan-jangan kadisnya ini sengaja menghindar karena takut atau tak mampu mempertanggungjawabkan dan tak dapat memberi jawaban atas pertanyaan kami," tukasnya.
Fahri menegaskan, terkhusus Dinas Bina Marga, kinerjanya sangat rendah. Belum ada program di dinas tersebut kecuali program PEN yang jalan.
"Saya dari awal sudah komitmen kalau pimpinan OPDnya tidak ada, kita walk out. Sementara saya bicarakan juga dengan ketua partai ini tentang langkah yang akan diambil. Termasuk kemungkinan melayangkan mosi tidak percaya," tegasnya.
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan yang memimpin rapat gabungan komisi kemudian memilih menunda rapat hingga 20 Juni mendatang.
"Karena teman-teman juga sudah keluar maka kita akan tunda rapat hingga 20 Juni mendatang," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif meminta Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi segera mengevaluasi OPD yang kinerjanya rendah.
"Terkhusus di Dinas Bina Marga, saya kira ini perlu menjadi perhatian bupati," katanya.
Saipullah mengungkapkan Pemkab Bone bahkan sudah pernah ditegur Kemendagri terkait lambannya serapan anggaran.
Saipullah juga menduga Pemkab Bone berencana mengalihkan program pada APBD Perubahan nanti.
Padahal, menurutnya, pengalihan program hanya bisa dilakukan ketika ada bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
"Tidak bisa kita seenaknya mengalihkan anggaran apalagi tanpa sepengetahuan dan pembahasan di DPRD. Ini semua sudah lolos di Biro Keuangan Pemprov Sulsel. Jangan sampai pemerintah merealisasikan tidak sesuai dokumen APBD, kalau itu dilakukan berarti ada pemalsuan dokumen," tegasnya.
Kadis Bina Marga, H Askar mengakui rendahnya serapan anggaran. Askar menyebut, total anggaran fisik yang dikelola dinasnya mencapai Rp435 miliar.
Rinciannya dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp 91 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 44 miliar, dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 300 miliar.
"Memang belum ada yang jalan fisiknya terkecuali dana PEN," katanya.
