Nakes Sukarela Di Bone Terkesan Diperlakukan Tak Adil, Tak Penuhi Syarat Pemberkasan PPPK

  • Bagikan

BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) sukarela yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela mendatangi Kantor DPRD Bone, Selasa 20 September 2022. Para nakes tersebut ramai ramai menyampaikan aspirasi setelah mereka dinyatakan oleh Pemda Bone tidak bersyarat, dalam pendataan pegawai non ASN tahun 2022.

Mereka tidak bisa terdata lantaran tidak mengantongi SK dinas dan tidak memiliki daftar slip gaji.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya, meminta BKPSDM Bone agar tenaga kesehatan sukarela bisa diikutkan untuk pendataan non ASN tahun 2022. Para nakes, juga DPRD Bone menfasilitasi dan mengundang kepada dinas terkait untuk duduk bersama mencari solusi terkait pendataan non ASN.

Penyampaian aspirasi berlangsung di Ruang Banggar Kantor DPRD Bone. Pantauan RADAR BONE, ada sekitar 300 nakes yang hadir. Mereka berasal dari puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan di Bone.
Banyak dari mereka meneteskan air mata karena merasa diperlakukan tak adil. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Kami ini juga perlu perhatian. Kita ini telah bekerja secara sukarela dengan gaji hanya Rp50 ribu perbulan, ketika kami tidak masuk dalam pendataan, kami ini mau dikemanakan," ungkap Korlap Aksi, Didit.

Ia menegaskan, Nakes sukarela beban kerjanya juga sama dengan pegawai lainnya. Bahkan lebih.
"Mereka ingin terdata juga, kenapa karena beban kerja mereka yang ada di Kabupaten Bone baik itu ASN, kontrak, honor daerah itu sama. Jadi harapannya dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat harusnya ada kebijakan untuk teman teman tenaga kesehatan supaya ikut juga terdata sebagai syarat untuk mendaftar PPPK nanti kedepannya," jelasnya.

Aspirasi tersebut diterima oleh dua anggota dewan, yakni A Akhiruddin (PDIP) dan H A Suaedi (Demokrat). "Aspirasi ini segera kita teruskan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui rapat kerja," kata Andi Akhiruddin.

Ia juga meminta BKPSDM proaktif. "Harusnya jangan mati bola di pemda. Ruang kebijakan itu selalu ada. Maksud saya, kasih ikutkanmi mereka pemberkasan. Nanti biarkan pusat yang menyaring mereka bersyarat atau tidak," tukasnya.

Ia juga berharap masalah ini segera dirapatkerjakan. "Kalau di Komisi IV tentu kami siap. Cuman masalahnya BKPSDM buka mitra kerja kami, tetapi di Komisi I. Namun tentu, masalah ini akan tetap kita komunikasikan termasuk kemungkinan digelar RDPU gabungan komisi nantinya," tukasnya.

Ketua Komisi III DPRD Bone, HA Suaedi yang menerima aspirasi Nakes sukarela juga menyatakan rasa prihatin atas kebijakan pemda yang tidak mensyaratkan tenaga sukarela untuk ikut pemberkasan.

"Mereka sudah beberapa tahun mengabdi secara sukarela hanya digaji dengan Rp50 ribu perbulan.
Inil perlu hati nuraninya Pemerintah Kabupaten Bone. Saya minta pak bupati supaya diakomodir ini, jangan ditutup peluang mereka untuk mendaftar. Jangan memberikan image bahwa tenaga kesehatan ini tidak diberi kesempatan untuk mendaftar. Kurang lebih 2000 tenaga sukarela ini, kalau mereka mogok kerja, kira-kira bagaimana pelayanan rumah sakit, bagaimana pelayanan di puskesmas?. Ini yang harus dipikirkan pemerintah daerah," kuncinya.

*

  • Bagikan