WATAMPONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID-Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyentil banyak pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan tidak wajar.
"Sebetulnya banyak pejabat-pejabat kita itu yang melaporkan harta kekayaan kalau dilihat dari profil yang bersangkutan itu tidak match," kata Alex dikutip dari jawapos.com, Senin 27 Maret 2023.
Alex menyebut, jika melihat para pejabat dari pekerjaanya sebagai ASN maka data LHKPN tidak cocok dengan profil mereka.
Di Bone misalnya, ada pejabat yang hanya menjabat lurah memiliki harta Rp7 miliar lebih dan sekelas kabid di Pemkab Bone berharta Rp5 miliar dan Rp8 miliar.
KPK kata Alex memastikan, tidak hanya para pejabat yang memiliki harta kekayaan fantastis yang diperiksa. Namun, para pejabat yang melaporkan harta kekayaan rendah juga akan dimintai keterangan.
Menurutnya, para ASN yang melaporkan harta kekayaan rendah atau biasa-biasa saja belum tentu benar.
Diketahui, dari data LHKPN yang dikutip dari e-lhkpn.kpk.go.id, Lurah Panyul Arismunandar Haidar misalnya, tercatat memiliki harta Rp8 miliar lebih.
Pertama kali Arismunandar melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2020 lalu sebesar Rp8,2 miliar lebih. Hartanya meningkat pada 2022, yang tercatat sebesar Rp8.620.000.000 (Rp8,6 miliar).
Harta Lurah Panyula terbesar dari aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp8.300.000.000. Meliputi tanah dan bangunan seluas 127 m2/200 m2 di Kota Makassar yang merupakan hasil sendiri senilai Rp4.100.000.000. Kemudian, tanah dan bangunan seluas 347 m2/110 m2 di Makassar yang merupakan hasil sendiri senilai Rp. 4.200.000.000.
Selain itu, ponakan Mantan Sekda Bone, Andi Surya Dharma itu juga tercatat memiliki alat transportasi berupa mobil Honda Accord Tahun 2008 (HASIL SENDIRI) senilai Rp.165.000.000. Juga kas setara kas senilai Rp. 300.000.000.
Meski demikian, Arismunandar juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp. 145.000.000.
Tak hanya Arismunandar, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Bone, Mursakin SPd juga tercatat memiliki harta fantastis. Mursakin tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp7 miliar lebih.
Mursakin pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada 2019 lalu. Saat itu, hartanya mencapai Rp5,1 miliar lebih.
Kemudian naik menjadi Rp6 miliar lebih pada 2021 dan terakhir, 2022 naik menjadi Rp7.013.000.000.
Harta Mursakin sebagian besar merupakan aset tanah dan bangunan yang diperoleh melalui hasil sendiri dan warisan. Totalnya, sebesar Rp6.457.500.000.
Juga ada alat transportasi dan mesin senilai Rp59.500.000. Mursakin juga tercatat memiliki hutang Rp80 juta.
Sebelumnya, viral Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Iqbal Walinono yang memiliki harta fantastis, jauh melampaui harta Sekkab Bone, HA Islamuddin dan Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle.
Dari laporan LHKPN yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Andi Iqbal tercatat memiliki harta kekayaan Rp 5.056.734.438. Itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK tanggal penyampaian atau jenis laporan - tahun: 8 Januari 2023/Periodik - 2022).
Harta tersebut tercatat dikumpulkan Andi Iqbal hanya dalam kurung waktu 6 tahun, mengingat tahun 2017 lalu, harta mantan pejabat Pengelola Teknis Kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone itu minus Rp-115.316.662.
Harta Andi Iqbal, sebagian besar berupa aset tanah dan bangunan. Data dari elhkpn.kpk.go.id, Andi Iqbal memiliki total aset senilai Rp3.760.000.000.
Belakangan banyak yang penasaran bisnis yang digeluti Andi Iqbal sehingga bisa memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri, yang nilainya miliaran rupiah.
Apalagi di postingan media sosial facebooknya, Andi Iqbal bersama istri juga kerap berlibur ke eropa diantaranya Paris Prancis.
Diketahui, harta kekayaan Andi Iqbal hanya kalah dari Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi yang memiliki harta Rp10 miliar lebih.
Sementara Sekda Bone, HA Islamuddin memiliki harta kekayaan senilai Rp3.301.705.433. Dan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle hanya senilai Rp4 miliar lebih.
Kabid Anggaran BKAD Bone, Andi Iqbal yang dikonfirmasi mengaku semua yang tercantum di LHKPN benar adanya. Tahun 2017 hartanya minus Rp-115 jt karena saat itu Ia masih mencicil rumah.
"Tapi kan sekarang sudah lunas makanya aset itu yang naik," ucapnya.
Termasuk kata dia, sebagian hartanya diperoleh dari warisan.
"Sebenarnya tidak perlu saya tanggapi ini (Berita yang viral), karena sudah cocok itu. Kecuali ada yang tidak benar, baru saya luruskan. Tetapi kan sudah sesuai dengan apa yang kami laporkan dan itu bisa saya pertanggungjawabkan," pungkasnya.
Sementara Lurah Panyula, Arismunandar Haidar menyebutkan jika harta yang dilaporkan di LHKPN sebagian besar merupakan harta istrinya.
Ia menyebutkan jika istrinya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang eksport. "Itu harta istri. Jadi itu semua harta istri sebelum menikah," ucapnya.
Ia menegaskan, semua ada bukti transaksi. "Karena pembelian asetnya sebelum saya menikah. Jadi tetap saya melapor karena istriku ada memang laporan pajak amnesti di akuntannya. Jadi biar bagaimanapun tetap connect," ucapnya.
Aktivis anti korupsi, Asmarjun berharap, apa yang terbongkar di Kementerian Keuangan bisa jadi momentum kuat upaya pemberantasan korupsi di seluruh instansi pemerintah, sampai ke akar-akarnya.
"Kita berharap gerak cepat pemerintah melakukan investigasi kekayaan pejabat ini tidak hanya temporer, adhoc dalam rangka menanggapi sorotan masyarakat. Tetapi menjadi awal dari program yang bertujuan lebih besar, menghapuskan korupsi oleh pejabat negara di semua lingkup institusi," katanya.
Menurut dia, memberantas budaya koruptif pejabat harus diawali dengan pengungkapan asal kekayaan.
"Laporan kekayaan saja tidak cukup. Harus lebih dari itu. Konsep pembuktian terbalik menurut saya adalah solusinya," jelasnya.
Praktisi sosial, Rahman Arif menambahkan, semua pejabat publik harus membuktikan asal usul kekayaannya. Ia bahkan curiga ada pejabat yang tidak melaporkan semua hartanya di e-lhkpn.
Sebagai contoh, Bupati Bone pada laporan harta kekayaan terakhir 15 Februari 2022-periodik 2021, Fahsar tercatat memiliki harta Rp10,6 miliar.
Sebagian besar hartanya berupa tanah dan bangunan. Hanya saja, tidak tercantum laporan tanah dan bangunan milik Ketua DPD Golkar Bone tersebut di Jakarta.
Padahal diketahui, Fahsar memiliki rumah di wilayah tersebut.
Sementara mobil toyota harrier yang dibeli Fahsar melalui lelang, tercatat di laporan LHKPN putranya, yakni Andi Izman Maulana Padjalangi yang saat ini menjabat Anggota DPRD Sulsel.
"Jadi tidak terbatas memadamkan keresahan masyarakat sekarang ini. Tetapi pemerintah bisa memanfaatkan momentum untuk sepenuhnya membentuk pemerintahan yang bersih dan dipercaya," tuturnya.
Sementara itu, KPK mendorong bantuan media dan warganet untuk terus berperan aktif memantau sekaligus mengungkap harta kekayaan pejabat negara yang tidak wajar.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, berkaca dari kasus harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang terungkap, penelusuran warganet dan media, berperan penting dalam membeberkan fakta-fakta harta kekayaan fantastis pegawai pemerintahan.
Bahkan, kata Alexander KPK pun mempersilakan untuk memviralkannya agar diketahui publik secara luas.
"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," kata Alexander melalui pernyataan persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
baharuddin/askarsyam
