Pengelola PKBM di Bone Dibekali Bimtek Perencanaan dan Pelaporan Dana BOPS

  • Bagikan

WATAMPONE, RB--Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mendapat pembekalan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) perencanaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan Tahun 2025.

Bimtek yang dihadiri 40 peserta tersebut digelar oleh Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Bone di salah satu hotel, Kamis, 30 Januari 2025.
Hal itu dibuktikan dukungan dan kerjasama 21 PKBM termasuk Satuan Pendidikan Nonformal (SKB) di Kabupaten Bone. Acara tersebut dibuka Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Drs. A. Fajaruddin, MM, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Ketua Panitia Pelaksana, Mastiawati, SH, menjelaskan bahwa bimtek bagi pengelola PKBM sangat penting untuk mengetahui proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.
Mastiawati mengatakan tujuan penyusunan dan penyelesaian laporan pengelolaan dana BOSP agar berjalan akuntabel dan transparan.

"Bimtek ini menambah pengetahuan bagi pengelola PKBM. Mulai pengelolaan aplikasi ARKAS, perpajakan, tata kelola laporan akhir, hingga teknik penyelesaian laporan BOSP Kesetaraan Tahun 2025," ungkanya kepada RADAR BUGIS.

Plt Sekda Bone Drs. A. Fajaruddin, MM menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSP Kesetaraan. "Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelola PKBM dalam perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan konsistensi dalam pelaksanaan serta pelaporan dana BOSP guna memastikan tidak ada kesalahan berulang yang dapat merugikan lembaga pendidikan.

Fajaruddin menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOSP ibarat siklus yang saling berangkai, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Ia mengingatkan bahwa tahapan awal dalam perencanaan akan sangat menentukan hasil akhir. "Yakin dan percaya, perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik," tegasnya.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa penyusunan perencanaan harus berbasis kebutuhan prioritas lembaga, bukan sekadar keinginan. "Data kebutuhan itu sudah tersedia. Jadi, sangat mudah untuk menyusun perencanaan asalkan fokus pada kebutuhan utama," ujarnya.

Fajaruddin juga mengimbau para pengelola lembaga pendidikan untuk belajar dari hasil pemeriksaan auditor seperti APIP atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, kesalahan yang berulang sebaiknya segera dibenahi. "Jangan sampai lain di perencanaan, lain di pelaksanaan, dan lain pula di pelaporan," katanya mengingatkan.

Dalam setiap pemeriksaan, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi fokus pertama yang dicari oleh auditor. "Dokumen RKAS akan dirunut ke bawah untuk melihat bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pelaporannya," tambahnya.

Fajaruddin juga menekankan agar dana yang tersisa tidak menjadi faktor pengurang dalam penyaluran dana tahun berikutnya. Pemeriksaan fisik, lanjutnya, baru akan dilakukan jika terdapat kejanggalan pada dokumen pemeriksaan.

Dalam menghadapi audit dari BPK yang dijadwalkan mulai 3 Februari mendatang, Fajaruddin meminta pihak sekolah untuk bersikap kooperatif dan tidak menunda-nunda memberikan data yang diminta. Ia menjelaskan bahwa metode pemeriksaan BPK bersifat sampling, namun jika ditemukan kesalahan yang beragam, pemeriksaan menyeluruh bisa saja dilakukan.

"Kooperatif itu kunci, jangan menunda-nunda permintaan data," tegas Fajaruddin.
Dengan pengelolaan yang baik, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berharap lembaga-lembaga pendidikan di daerah tersebut dapat menjalankan operasional dengan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs. H. Nursalam, M.Pd., salah satu narasumber dari kegiatan Bimtek tersebut menegaskan pentingnya penatausahaan keuangan yang baik dalam pengelolaan Dana Operasional Pendidikan (BOSP) di sekolah-sekolah maupun di PKBM.
Saat ini, sebanyak 17 lembaga pendidikan PKBM di Bone telah menerima dana operasional yang langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing.
"Kita tinggal memastikan penatausahaan keuangannya dilakukan dengan baik dan tertib," ujarnya.

  • Bagikan

Exit mobile version