Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani Indonesia.
“Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen dari petani Rp6.500. Karena itu, saya ulangi, Rp6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara di mana orang kecil selalu dikorbankan,” tegas Presiden Prabowo pada pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (3/2/2025)
Presiden Prabowo juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi, untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain-main dengan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
“Saya menghimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya lagi.
Presiden Prabowo menilai, upaya-upaya yang mencoba menekan harga gabah saat produksi melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, tindakan seperti ini sama saja dengan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.
“Saya sudah kasih petunjuk, ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini, menurut saya, sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Tiap kita mau produksi besar, mereka mau paksakan harga turun. Kita mau dibuat tidak swasembada,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.
Terkait hal ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penetapan HPP ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan.
Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang.
“Untuk pupuk, terima kasih Bapak Presiden. Tidak ada lagi petani yang teriak soal pupuk. Terkait irigasi juga terlihat hasilnya. Ini berdampak besar terhadap peningkatan produksi beras, yang bisa kita lihat langsung dari data BPS,” ujar Mentan Amran.
