Oleh Abdul Rahim,S.Pd.,M.Pd.
(Ketua Forum Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bone)
Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Sebagai negara agraria, Indonesia memiliki potensi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah dalam produk pertanian.
Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, tak terkecuali untuk perekonomian di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Di mana sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor ini. Kontribusi sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang memberikan pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia. Menyerap 35,9% dari total angkatan kerja dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia .
Dengan segala sektor yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya Indonesia dapat menjadi negara maju, terutama dari sektor pertaniannya. Dengan adanya sektor pertanian yang subur di Indonesia sendiri harusnya bisa menjadi penompang ekonomi utama.
Namun dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, belum menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan terutama para petani Indonesia.
Ilmu pengetahuan masyarakat yang rendah tentang potensi yang dimiliki menjadi penghambat bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Meskipun bantuan pemerintah terus dan selalu ada, namun petani masih sulit berkembang, sehingga dibutuhkan peran lebih maksimal dari pemerintah yang dapat mendukung untuk memajukan sektor pertanian.
Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menjadi swasembada beras dan bisa mengekspor hasil berasnya sekitar tahun 1980.
Selain melimpahnya sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia juga terbilang banyak. Semakin tingginya kepadatan penduduk Indonesia saat ini sehingga sulit untuk dikendalikan.
Hal tersebut juga memicu kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Bahkan hal ini diperparah dengan banyaknya kepala keluarga yang mengubah profesinya dari petani menjadi non petani di setiap tahunnya.
Sehingga hal ini berlawanan dengan kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Hal ini menyulitkan Indonesia dalam memajukan sektor pertaniannya, semakin sedikit petani yang menghasilkan bahan pangan, padahal masyarakat sendiri membutuhkan bahan pangan tersebut akan terus meningkat.
Sekitar 70% masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani hingga saat ini. Dengan angka sebanyak itu, tidak semua petani di Indonesia memiliki tingkat produksi yang tinggi sehingga kurang mendapatkan kesejahteraan yang layak. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan petani, seperti irigasi yang rusak di wilayah pertanian Indonesia, keterlambatan dan permainan dalam pendistribusian pupuk ke petani yang masih sering terjadi, kurangnya penyediaan alat mesin pertanian untuk memudahkan produksi agar tidak menghambat laju produksi hasil, serta kurangnya ketepatan informasi untuk para petani tentang pertanian Indonesia.
Saat ini pemerintah telah melakukan langkah untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian. Beberapa program seperti kredit usaha tani yang bekerjasama dengan perbankan. Bantuan teknologi dibagikan oleh pemerintah kepada para petani berupa alat hasil pertanian seperti traktor, mesin panen otomatis, dan mesin tanam. Pemerintah sangat berharap dengan adanya teknologi serta peran dari para pemuda-pemudi Indonesia dapat mengembangkan sektor pertanian Indonesia.
Awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto melakukan telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan virtual yang dihadiri sekitar 4.000 peserta ini, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras.
Beliau mengungkapkan bahwa masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masalah survival bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, maka pangan harus diamankan dulu.
Salah satu kebijakan utama yang disampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp.6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp. 5.500 untuk jagung.
Menurut Presiden, langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi dalam rantai distribusi pangan.
Mengingat petani adalah produsen pangan, mestinya hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani. Pemerintah juga mengingatkan bahwa meskipun mekanisme pasar tetap berlaku, tidak boleh ada pihak yang mencari keuntungan secara berlebihan. Presiden menegaskan bahwa pengusaha harus tetap mendapat keuntungan wajar, tetapi kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah guna memastikan harga gabah tetap stabil serta menghindari spekulasi pasar yang merugikan petani. Oleh karenanya dukungan dari TNI, kepolisian, serta dinas pertanian serta stake holder yang terkait untuk melakukan pengawasan ketat di daerah.
Pemerintah optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan. Mengulang torehan sejarah yang gemilang masa lampau. Ketegaskan dan komitmen pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional dengan melakukan langkah-langkah strategis yang matang, Indonesia semakin dekat dengan pencapaian swasembada dan ketahanan pangan.
Namun demikian, intruksi dari atas semestinya diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai sampai di tingkat bawah. Beberapa permasalahan kemudian muncul seperti, kesiapan Bulog dalam menyerap hasil panen petani (gabah dan Jagung) sangat terbatas karena minimnya gudang penyimpanan, alat pengering (dryer) yang masih minim, sehingga menimbulkan masalah baru yakni antrian yang sangat panjang dan berpotensi hasil panen menjadi rusak.
Namun, apa yang menjadi asa dan cita-cita pemerintah, swasembada dan ketahanan pangan akan diwujudkan di bumi arung Palakka. Memang suatu hal yang tak mudah, akan tetapi karena hal ini sangat didukung oleh kepiawaian pemerintah daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Bone yang memiliki pengalaman yang sangat memadai dalam hal pertanian, sehingga tidaklah menjadi sulit untuk diwujudkan di daerah yang kita cintai ini.
