APBD 2020 Ditetapkan. 34 OPD Diguyur Tambahan Belanja Daerah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

APBD 2020 Ditetapkan. 34 OPD Diguyur Tambahan Belanja Daerah

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 telah disetujui DPRD Bone melalui rapat paripurna, Kamis 12 Desember kemarin.

Tercatat, 34 organisasi perangkat daerah (OPD) disuntik tambahan anggaran belanja. OPD yang dimaksud diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, mendapat porsi tambahan anggaran terbesar, yakni Rp245 miliar, sehingga total belanja dinas tersebut mencapai Rp507 miliar lebih.

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Bone, A Purnamasari mengatakan, selain belanja daerah, ada beberapa OPD yang target Pendapatan Asli Daerah (PAD-nya) dinaikkan.

Salah satunya, Dinas Kelautan dan Perikanan yang target PAD sebelumnya sebesar Rp233 miliar ditambah Rp16 miliar sehingga total target PAD dinas tersebut sebesar Rp250 miliar.

“Untuk total APBD Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp2,4 triliun,” jelasnya.

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi saat membacakan sambutan pada rapat paripurna penetapan APBD 2019 mengatakan, penyusunan APBD tahun anggaran 2019 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

Prioritas dan sasaran yang dimaksud, meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan infrastruktur serta peningkatan daya saing ekonomi, melalui sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Bupati juga menegaskan, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 telah melalui tahap evaluasi di Pemprov Sulsel. Beberapa hal yang disarankan pemerintah provinsi kata Fahsar, diantaranya, pemenuhan mandatory spending dibidang infrastruktur minimal 25 persen, bidang pendidikan 20 persen, kesehan 10 persen, pengawasan APIP 0,50 persen atau minimal Rp15 miliar dari total APBD.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top