Bone Disuntik Dana Hibah Rp587 Juta – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Bone Disuntik Dana Hibah Rp587 Juta

Konsultasi Banggar DPRD Bone di KemenPAN RB

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA PPAS perubahan APBD Tahun 2019, yang digelar di ruang sidang Paripurna DPRD , Minggu malam 28 Juli kemarin.

Rapat paripurna, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bone, Drs Akbar Yahya dan dihadiri langsung Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi.

Ada beberapa item penganggaran yang mengalami penambahan. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD yang diasumsikan bertambah Rp9 miliar lebih dari sebelumnya Rp195 miliar lebih menjadi Rp205 miliar lebih.

Kabupaten Bone, juga mendapat tambahan kuncuran dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp587.532.400. Sehingga total dana hibah yang dialokasikan ke Pemkab Bone mencapai Rp11.610.818.400.

Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi mengatakan, pengalokasian anggaran, mempertimbangkan keakuratan sasaran program dan kegiatan, melalui perhitungan yang cermat, logis, dan tepat sasaran.

Sehingga di antara jajaran eksekutif dan legislatif tercapai kesepahaman yang diwujudkan melalui penandatanganann MoU KUA PPAS APBD Perubahan.

“Penandatanganan MoU KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 ini tentunya akan segera kami tindaklanjuti dengan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang akan segera kami sampaikan ke DPRD,” ujar bupati.

Sebelumnya, KUA-PPAS APBD Perubahan ini, telah melalui tahap pembahasan di tingkat banggar dan komisi. Disamping itu, konsultasi juga telah dilakukan. Ada tiga poin penting yang dibawa Banggar untuk dikonsultasikan di dua kementerian. Yakni terkait pengembalian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk mantan kepala UPTD yang belum dibayarkan serta jabatan lowong di sejumlah instansi dilingkup Pemkab Bone yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jalannya pembahasan anggaran.

Anggota Banggar DPRD Bone, H Saipullah Latif mengatakan, penegasan kementerian terkait, BOP mantan kepala UPTD harus dibayarkan. “Itu wajib dan bisa dinggarkan di APBD Perubahan,” ungkap Saipullah.

DPRD kata Saipullah siap bertanggungjawab jika nantinya dianggap ada kekeliruan. “Yang jelas sesuai petunjuk kementerian, BOP itu harus dibayar karena memang hak dari mantan kepala UPTD itu,” tukasnya.

Sementara terkait pengembalian TPP, Saipullah menegaskan, hal itu menjadi keharusan, karena berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB, ada pejabat eselon IV yang tidak memiliki staf golongan III.

“Pengembalian ini terjadi karena adanya evaluasi jabatan yang dilakukan kementerian, dimana dalam evaluasi tersebut ada sejumlah pejabat eselon yang mendapat TPP terlalu tinggi sementara tidak memiliki staf pendukung di unit kerjanya,” jelasnya.

Pengembalian TPP lanjut Saipullah menjadi keharusan sebelum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sesuai memang aturannya. Harus memang dikembalikan bagi eselon IV yang tidak memiliki staf,” tambah anggota Banggar lainnya, H Kaharuddin.

Poin terakhir yang dikonsultasikan banggar, adalah terkait pejabat yang menduduki posisi pelaksana tugas atau pelaksana harian di dinas atau OPD, tidak boleh mengambil keputusan dalam rapat. Itu diatur di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Konsultasi lanjut Saipullah, penting guna menghadapi pembahasan anggara perubahan.

“Setelah kita konsultasikan di Kementerian Dalam Negeri, pengambilan keputusan itu dimungkinkan, selama pejabat pelaksana tugas itu memiliki SK struktural dan SK pengguna anggaran,” jelas Saipullah. Namun tegas Saipullah, untuk idealnya, harus Sekda yang bertanggungjawab secara administrasi. “Kami juga berharap agar bupati segera mendefinitifkan secepatnya pejabat di dinas yang lowong,” kuncinya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top