Dewan Dikejar Deadline, RAPBD 2019 Kabupaten Bone Dikebut – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Dewan Dikejar Deadline, RAPBD 2019 Kabupaten Bone Dikebut

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone dikejar waktu. RAPBD 2019 sudah harus disahkan sebelum 30 November mendatang. Jika menyeberang ke Desember, akan berdampak ke penganggaran di APBD. Pemda akan mendapat sanksi pengurangan dana dari pusat.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 mulai dibahas di banggar, Jumat 23 November kemarin.

Hanya saja, waktu pembahasan yang mepet, dipastikan berdampak terhadap kajian item penganggaran tidak berjalan maksimal.

RAPBD 2019 baru diserahkan Pemda ke DPRD pada Rabu 21 November kemarin. Artinya tersisa 9 hari waktu yang dibutuhkan DPRD untuk menggodok rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di PP 12 tahun 2018, terdapat dua opsi yang menjadi perdebatan di rapat banggar. Opsi yang dimaksud adalah pembahasan rancangan anggaran cukup dibahas di banggar ataukah tetap harus melalui komisi.
Anggota banggar DPRD Bone, A Muh Idris Alang mengkritik langkah Pemda yang menyetor RAPBD jelang akhir anggaran.

Mau tak mau, pembahasan RAPBD dikebut, mengingat batas akhir pembahasan RAPBD awal Desember.
“Sesuai amanah Permendagri, bahwa RAPBD itu harus ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran baru. Artinya sebelum tanggal 1 Desember, APBD sudah harus ditetapkan, ” ungkapnya kepada RADAR BONE, Jumat 23 November kemarin.

Idris Alang khawatir jika pembahasan RAPBD berlangsung alot, akan berdampak pada molornya penetapan APBD.
“Harusnya rancangan anggaran diserahkan di Agustus kemarin. Sehingga banyak waktu bagi dewan, untuk membedah RAPBD,” pungkasnya.

Jika diserahkan jelang akhir tahun anggaran, otomatis kata Idris Alang, tidak ada waktu yang cukup bagi dewan, untuk membedah RAPBD.

“Namun tetap akan kita porsir untuk mencapai kualitas. Karena kita di deadline oleh waktu,” tukasnya.
Senada diungkapkan Anggota DPRD Bone, H Saipullah Latif. Ia berharap, tim anggaran pemerintah daerah, tidak menyerahkan rancangan anggaran di waktu mepet.

“Kedepan kami berharap, rancangan anggaran diserahkan lebih awal. Biar cukup ruang untuk mengkaji penganggaran yang ada,” tukasnya.

Saipullah juga menegaskan, ada celah bagi DPRD untuk tidak lagi membahas rancangan anggaran di komisi. “Subtansialnya di banggar itu jika mengacu di PP 12. Tetapi tetap akan kita bahas di komisi, karena untuk lebih detailnya penganggaran di masing-masing SKPD,” pungkasnya.

Praktisi sosial, Rahman Arif meragukan APBD 2019 dibahas secara detail. Alasannya, tak cukup waktu bagi DPRD, membedah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia khawatir, banyak program-program yang tidak pro rakyat yang diloloskan.

“Penganggaran harusnya terfokus pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, selanjutnya pengurangan kesenjangan antar wilayah, antar komunitas, antar lembaga maupun antar demografis. Sehingga tidak ada lagi desa yang termarginalkan,” ujarnya.

Diketahui, APBD Tahun 2019 paling lambat ditetapkan bulan November. Itu berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

“Harusnya dewan berani mewarning tim anggaran Pemda. Karena selama ini, rancangan APBD pokok, selalu diserahkan di enjury time,” kritiknya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB) Tahun Anggaran 2019, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Bone, Rabu 21 November lalu.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi dan H Ambo Dalle.

Usai menyerahkan rancangan APBD untuk dibahas, bupati kemudian memaparkan postur APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang. Bupati menyebutkan total target pendapatan pada APBD 2019 mencapai Rp2.359.388.511.600 (Rp,2,3 triliun lebih).

Salah satu sumber pendapatan daerah kata bupati, berasal dari dana perimbangan daerah. Penerimaan dana perimbangan pada rancangan APBD tahun anggaran 2019, direncanakan sebesar Rp1.634.785.865.000 (Rp1,6 triliun lebih) atau mengalami kenaikan sebesar Rp67.029.578.000 (Rp67 miliar lebih) atau naik sebesar 4,1 persen, jika dibandingkan pada pada APBD pokok tahun anggaran 2018 yang dianggarakan sebesar Rp1.567.756.287.000 (Rp1,5 triliun lebih).

“Kenaikan ini disebabkan peningkatan penerimaan dana alokasi umum sebesar 4,34 persen yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan akibat kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 5 persen, serta dukungan anggaran untuk operasional kelurahan,” jelas bupati.

Disamping peningkatan penerimaan dana alokasi umum, penerimaan dana alokasi khusus kata Fahsar, juga mengalami peningkatan sebesar 5.56 persen.

“Sementara penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mengalami penurunan sebesar 14,68 persen. Namun secara umum penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 4,1 persen dari tahun anggaran sebelumnya,” pungkas Fahsar.

Meningkatnya target pendapatan, juga dipengaruhi kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD pada rancangan APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp187.946.882.600 (Rp187 miliar lebih).
Jika dibandingkan penerimaan PAD pada APBD pokok tahun anggaran 2018 sebesar Rp178.627.620.500, mengalami kenaikan sebesar Rp9.319.262.100 (Rp9 miliar lebih) atau naik 4,96 persen.

“Kenaikan ini disebabkan optimalisasi target-target pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah,” tukasnya.

Sumber lainnya kata bupati dua periode itu, yakni penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana pada rancangan APBD tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp536.455.764.000 (Rp536 miliar lebih).
Disisi lain, belanja daerah juga tergolong menguras APBD yang tidak sedikit. Belanja daerah kata bupati, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Alokasi belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2019 jelas bupati, direncanakan sebesar Rp 2.370.617.381.220 (Rp2,3 triliun lebih).

Besaran dana untuk belanja daerah tersebut kata Fahsar, dialokasikan untuk mendanai belanja tidak langsung sebesar Rp1.504.452.868.140 (Rp1,5 triliun lebih). “Belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, bunga, anak, utang pinjaman, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ke pemerintah desa dan belanja tidak terduga,” ujarnya.

Selain itu, besaran belanja daerah tersebut juga dialokasikan untuk mendanai belanja langsung. Dimana pada APBD tahun 2019, belanja langsung diprediksi menguras APBD sebesar Rp865.964.513.080 (Rp865 miliar lebih). “Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp52.172.062.580 atau naik sebesar 6,02 persen dari tahun anggaran sebelumnya,” jelas Fahsar.

Belanja langsung kata Fahsar, dialokasikan untuk membiayai agenda prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan bagian rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019.

Prioritas dan sasaran pembangunan kata Ketua DPD Golkar Bone itu, meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas infrasrtuktur wilayah. Termasuk kata Fahsar, peningkatan daya saing ekonomi melalui pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

“Kita juga fokus pada program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya menegaskan, siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, sebagaimana amanah peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

“Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2019 wajib disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan dan skala prioritas pembangunan daerah. Termasuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah, dimana pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis dapat dicapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batasan tertinggi yang dapat dibelanjakan,” ujar Akbar.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top