Fenomena Baru. Perhatian Pemda Kurang, Warga Inisiatif Tambal Jalan Berlubang – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Fenomena Baru. Perhatian Pemda Kurang, Warga Inisiatif Tambal Jalan Berlubang

Warga dari komunitas Para Pencari Amal (PAPA) Bone, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak di Kelurahan Majang

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Warga bereaksi terhadap berlarut-larutnya kerusakan jalan di daerah ini. Mereka ramai-ramai membenahi jalan rusak dengan cara swadaya.

Berbagai cara dilakukan warga untuk menggugah pemerintah daerah memperbaiki jalan rusak. Setelah melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang hingga memancing di atas ruas jalan yang rusak. Kini warga melakukan aksi nyata dengan ramai-ramai memperbaiki jalan yang rusak.

Mereka menutup jalan yang berlubang dengan bahan dan peralatan seadanya. Aksi ini tersebar di beberapa tempat. Sebut saja misalnya, warga Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat yang melakukan kegiatan gotong royong membenahi jalan yang rusak di wilayah itu. Mereka menutup jalan yang berlubang dengan material dari hasil patungan.

“Berapa pun penghasilan kita hari ini, sisihkan untuk bersedekah. Tak selalu dengan materi bisa juga dengan jasa yang kita miliki. Jika pemerintah belum hadir. Mari peduli jalan rusak,” ujar Igo yang turut serta dalam kerja bakti tersebut.

Di hari yang sama, warga Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang Timur juga melakukan aksi serupa. Warga setempat menutup titik yang berlubang di poros Pallette, Jumat, 21 Juni lalu dengan cara dicor. “Salut mereka berswadaya. Mungkin mereka tau yang namanya pemberdayaan. Tuhan akan membalas kebaikan ta,” tutur Husni.

Diakui Husni, material yang digunakan berasal rekanan dan kepala lingkungan. Selanjutnya, kata dia warga yang mengerjakan.

Sebelumnya, jajaran Pemerintah Kecamatan Barebbo yang dimotori camat, A Asman bersama Polsek setempat juga melakukan kegiatan serupa. Mereka kerja bakti menutup jalan rusak dengan cara dicor, Rabu, 19 Juni lalu.

Kondisi jalan rusak di daerah ini hampir merata. Tak hanya terjadi di dalam kota, tapi juga di kecamatan.

“Di sini kalau hujan, pengendara motor takut lewat malam. Karena selain jalan rusak parah juga gelap, tidak ada penerangan jalan,” kata Kahar, seorang warga Ajangpulu menyorot kondisi poros Desa Ajangpulu-Kanco.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, HA Suaedi meminta pemerintah daerah untuk serius menangani kerusakan jalan. “Banyak jalan rusak yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten untuk segera diselesaikan,” bebernya.

Apalagi lanjut dia, di media sosial sedang ramainya publik mengkritik pemerintah terkait jalan rusak. “Pemerintah provinsi lebih parah lagi. Belum ada gebrakan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dalam menyikapi kerusakan jalan ini. Kita bisa lihat, beberapa ruas jalan provinsi rusak berat tanpa ada perhatian serius dari pemerintah provinsi,” kritik tegas Suaedi.

Praktisi Sosial Rahman Arif menegaskan, pemerintah harusnya tak menutup mata atas banyaknya kerusakan jalan di Bone.

“Kalaupun alasannya anggaran terbatas, kenapa kok pejabatnya justru diberi fasilitas mewah. Mulai kepala dinas sampai kepala bagian dan kepala bidang“ ujarnya.

Tak hanya itu, ia menilai pemda tak memiliki skala prioritas. Buktinya, anggaran miliaran dialokasikan dalam bentuk hibah untuk pembangunan kantor polres dan kejaksaan, di sisi lain kesulitan membiayai perbaikan jalan.

Banyaknya warga yang mengambil inisiatif, menambal jalan merupakan sindiran bagi pemda. “Pemerintah daerah harusnya malu. Ini tamparan keras, masa warga yang inisiatif memperbaiki jalan yang rusak,” kuncinya.

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi menegaskan data kondisi jalan Kabupaten Bone berdasarkan survei inspeksi kondisi jalan untuk tahun 2018, menunjukkan tingkat kemantapan jalan (Kondisi baik+sedang) mencapai 59,18 persen.

Sementara kebutuhan pemeliharaan jalan dalam rangka mempertahankan kondisi jalan kata dia, dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar perkilometer dengan total panjang jalan 2.481,65 kilometer.

“Faktor cuaca seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan. Beberapa diantaranya adalah jalan nasional dan provinsi yang tidak termasuk dalam cakupan kewenangan pemerintah kabupaten,” jelas Fahsar dalam rapat paripurna menanggapi pemandangan umurm fraksi, Senin, 17 Juni lalu.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top