Panwaslu Bone Waspadai Pemilih Gelap – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Panwaslu Bone Waspadai Pemilih Gelap

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE—Panwaslu Kabupaten Bone memberi perhatian serius pada wilayah perbatasan. Lembaga pengawas pemilu ini mewanti-wanti terjadinya eksodus pemilih ke daerah ini. Salah satu bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di Pilkada 2018, adalah terjadinya eksodus pemilih di daerah perbatasan. Khususnya, antara daerah yang menggelar pilkada dan tidak berpilkada. Bukan apa-apa, di wilayah perbatasan kerap ditemukan penduduk yang memiliki KTP ganda.
Beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Bone tidak menggelar pilkada, diantaranya Gowa dan Maros (Selengkapnya lihat grafis). Potensi pelanggaran yang paling tinggi terjadi, yakni pemilih siluman alias kecurangan lewat pemilih ganda.

Anggota Panwaslu Bone, M Alwi menegaskan, sudah mengintruksikan panwascam dan Panitia Pengawas Lapa-ngan, untuk fokus mengawasi seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. “Termasuk mencermati daftar pemilih dan kalau perlu, lakukan koordinasi dengan penyelenggara teknis di kabupaten yang berbatasan langsung dengan kecamatan,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Rabu 4 April kemarin.

Alwi mengakui, wilayah perbatasan rawan dimanfaatkan sekelompok orang untuk melibatkan pemilih gelap. Kemungkinan tersebut bisa terjadi demi mendapatkan suara pemenangan sebanyak-banyaknya. Terpisah Praktisi Politik, Rahman Arif mengingatkan penyelenggara pemilu untuk mewaspadai eksodus pemilih saat Pilkada nanti.
“Kabupaten Bone memiliki irisan batasan wilayah, jangan sampai nanti kemudian perbatasan ini bisa menimbulkan eksodus pemilih,” tukasnya.
Untuk itu, Rahman meminta semua pihak bisa membantu KPU selama proses pemutakhiran daftar pemilih.

“Kita harus antisipasi potensi penyimpangan atau kecurangan jumlah pemilih ini, tentu ada mekanisme pengecekan e-KTP atau surat keterangan penduduk, jadi jumlah pemilih benar-benar riil,” kata dia. Olehnya itu lanjut dia, diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh elemen terkait, baik itu KPU, Panwaslu dan Disdukcapil, guna mencegah dan meminimalisir tindak pelanggaran pilkada dari potensi pemilih siluman.
Terpisah, KPU melalui Admin Sistem Infomasi Data Pemilih, Yusdar berjanji akan mencermati seluruh data pemilih khususnya di desa atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain di Sulsel.

“Namun pada dasarnya, sistem pendataan pemilih kita sudah bagus. Melalui aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), akan dengan mudah dideteksi NIK ganda, karena aplikasi ini dapat mendeteksi ke-gandaan baik itu antar TPS, antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten kota,” kuncinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Drs A Darmawan Paelori yang dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu 4 April kemarin mengatakan warga yang memiliki wilayah domisili lebih dari satu dinilai tak masalah, sepanjang datanya tidak ganda. “Yang tidak diperbolehkan itu jika datanya di kabupaten lain kemudian mereka memilih di kabupaten tetangganya,” katanya.

Lanjut Darmawan me-ngatakan untuk mewaspadai warga yang memiliki domisili lebih dari satu bukan hanya tanggungjawab pihaknya semata.
“Tidak ada yang melarang orang mempunyai lebih dua tempat tinggal, misalnya saja warga Bone, mereka mempunyai rumah di Bone dan berdomisili di Kabupaten Bone, kemudian ada juga rumahnya di Makassar, atau di kabupaten lain. Rumah bisa saja sampai tiga kabupaten, tapi domisili penduduk harus satu, supaya dokumennya tidak ganda,” kunci Darmawan.
*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top