Pengadaan Randis di Bone Dinilai Berlebihan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pengadaan Randis di Bone Dinilai Berlebihan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Hampir setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Bone membeli mobil baru. Sayangnya pengadaan kendaraan dinas ini lebih condong untuk kenyamanan pejabat dibanding menjadi fasilitas layanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 terkuras untuk pengadaan mobil baru. Setelah pada pembahasan APBD lalu heboh dengan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada 2018 plus mobil dinas untuk Sekkab dan dua mobil operasional yang menghabiskan dana Rp4,8 miliar.

Kini publik dikagetkan dengan pembe-lian randis baru untuk pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp3 miliar. Yang menarik lima unit kendaraan dinas merek Toyota Fortuner keluaran terbaru itu tak pernah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone. Setidaknya ini diakui sejumal legislator di DPRD Bone.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif menegaskan, pe-ngadaan mobdin tersebut cacat prosedur, lantaran tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I.
“Memang secara regulasi, mobdin yang usianya lima tahun bisa diganti untuk pengadaan baru. Tapi saya kira, untuk pengadaan lima mobil dinas ini belum mendesak, apalagi mobil dinas forkopimda sebelum-nya, itu masih sangat layak pakai,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Minggu 8 April kemarin.

Saipullah bahkan mempertanyakan pengadaan mobil ini terkesan disembunyikan, lantaran tidak pernah dibahas di banggar. “Bisa tanya teman-teman lain di banggar, pengadaan lima mobil dinas ini tidak pernah ada. Bahkan ketika kami tanyakan ke tim anggaran pemerintah daerah, mereka bilang tidak ada pengadaan mobil dinas,” tukasnya.
Anggota Komisi I DPRD Bone lainnya, HA Suaedi SH MH pun berpendapat sama. “Setahu saya, memang tidak ada dibahas di Komisi I,” singkat Suaedi. Lebih lucu lagi kata Suaedi, jika pengadaan mobdin itu dibahas di Komisi lain.

Suaedi juga mengakui, pengadaan lima mobil dinas melalui mata anggaran BPKAD belum mendesak, sehingga pemkab dinilai berlebihan dalam hal pe-ngadaan kendaraan dinas. “Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak dianggarkan ketimbang harus membeli lagi lima mobil dinas. Masih banyak jalan yang butuh perbaikan. Masih banyak gedung sekolah yang butuh rehab dan masih banyak desa di Bone yang terisolir lantaran belum ada jembatan. Harusnya itu yang menjadi prioritas,” tukasnya.
Bahkan dia melihat adanya koordinasi yang terstruktur di balik pengadaan mobdin ini. “Tidak mungkin dinas tertentu berani menganggarkan pengadaan mobil dinas ini, jika tidak ada instruksi langsung dari pimpinannya,” tegasnya.

Salah satu kebutuhan yang cukup mendesak adalah pengadaan ambulance di puskesmas. Saat ini puskesmas tak memiliki ambulance yang stand by di kantor selama 24 jam. Diketahui, ada 38 puskesmas di Bone yang terdiri dari 17 puskesmas perawatan dan 21 puskesmas non perawatan. Tidak adanya mobil ambulance yang siaga di puskesmas diakui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kabupaten Bone, A Mardan. Ia mengakui selama ini tidak pernah ada pengadaan mobil ambulance khusus untuk mengangkut jenazah.

“Karena mobil yang ada sekarang di masing-masing puskesmas bukan mobil pengangkut jenazah. Tapi itu adalah mobil untuk pelayanan puskesmas keliling (Puskel). Mobil puskel hanya digunakan untuk pelayanan keliling. Terkadang digunakan untuk mengangkut orang sakit atau melahirkan. Tapi tidak boleh digunakan untuk mengangkut jenazah, karena memang ada perdanya,” kata Mardan kepada RADAR BONE, beberapa waktu lalu.

Kembali ke pengadaan lima fortuner keluaran terbaru untuk Forkompinda, belakangan diketahui, jika pengadaan mobdin ini dibahas di Komisi II DPRD Bone. Anggota Komisi II DPRD Bone, Herman ST mengakui itu. “Iya, ada dibahas di Komisi II (Pengadaan mobdin Forkopimda),” singkat Herman. Diketahui, untuk membeli lima mobdin Toyota Fortuner, BPKAD menghabiskan anggaran sedikitnya Rp3 miliar. Lima mobdin ini telah diserahkan ke masing-masing unsur Forkopimda, yakni Ketua DPRD, Dandim 141 Toddopuli, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri dan Kajari.

Sementara empat unit Mobdin lama berupa Toyota Kijang Innova yang dikuasai sebelumnya masing-masing Dandim 141 Toddopuli, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri telah diserahkan kembali ke Sekretariat Daerah selaku koordinator aset dan satu unit Toyota Fortuner yang sebelumnya dikuasai Ketua DPRD dialihkan Sekretariat DPRD sebagai mobil operasional. “Memang sesuai aturan sudah layak untuk diganti karena mobdin lama itu rata-rata sudah berumur lima tahun,” ujar Kepala BPKAD Bone, Drs A Fajaruddin, MM.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top