Soal Pengadaan Mobdin, Legislator Bone Tak Satu Suara – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Soal Pengadaan Mobdin, Legislator Bone Tak Satu Suara

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE—Polemik pengadaan mobil dinas Forkopimda terus bergulir. Di kalangan DPRD Bone, dua komisi berbeda pandangan terkait pembelian fortuner bagi lima pejabat teras tersebut. Dua komisi yang saling beradu argumen terkait pengadaan lima mobil dinas jenis Toyota Fortuner itu, yakni Komisi I dan Komisi II. Komisi II yang membahas sekaligus merestui pengadaan mobil dinas itu, menegaskan pengadaannya sudah sesuai prosedur. Mulai persetujuan plafon anggaran di Badan Anggaran (Banggar) hingga di bahas di Komisi II.

Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang me-negaskan, anggaran pengadaan mobdin itu tertuang di plafon anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone. Plafon anggaran BPKAD lanjut dia sebesar Rp36.250.000.000 (Rp36 miliar lebih). Sudah termasuk pengadaan lima mobdin bagi Forkopimda.

“Dan plafon anggaran ini, sudah disetujui banggar dan itu yang menjadi dasar kami membahas dan menyetujui pengadaan mobdin ini dan memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada,” tukasnya. Di dalam plafon anggaran itu, ada beberapa macam kegiatan dan itu yang diuraikan di RKA. “Jadi RKA yang dibahas di Komisi I tidak mungkin diketahui di Komisi II, III dan IV. Begitupun sebaliknya,” jelasnya.

Dasar komisi II menye-tujui pengadaan mobdin itu, kata Idris Alang, karena mobil dinas Forkopimda yang lama sudah mencapai 5 tahun. “Acuan kami adalah Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang perubahan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

Idris Alang juga mempertanyakan kenapa baru sekarang pengadaan mobdin itu disoal, sementara APBD 2018 sudah lama disetujui.  “RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang sudah didorong maasuk di APBD 2018 dan disetujui seluruh Anggota DPRD Bone secara kolektif kolegial. Jadi kok baru sekarang dipersoalkan,” ujarnya.

Sama halnya pengadaan mobdin bupati, wakil bupati dan sekkab lanjut dia, tertuang di plafon anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp35.850.000.000 (Rp35 miliar lebih), dan termasuk belanja mobil dinas di dalamnya. Legislator di Komisi I justru memprotes pengadaan randis bagi Forkopimda.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif menegaskan, peng-adaan randis dimaksud tidak prosedural. Saipullah juga mempertanyakan pembahasan pengadaan randis bagi Forkopimda di Komisi II. Padahal Forkopimda merupakan mitra kerja Komisi I. “Jika ini dibahas di Komisi I tentu secara tegas kita tolak, karena memang belum mendesak. Masih banyak program lain yang harusnya dianggarkan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Saipullah.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top