Tambang Liar Di Bone Tumbuh Subur. Lokasi Baru Bermunculan, Bahaya Longsor Mengancam – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Tambang Liar Di Bone Tumbuh Subur. Lokasi Baru Bermunculan, Bahaya Longsor Mengancam

RADARBONE.CO.ID–Aktivitas tambang galian golongan C hanya diperbolehkan di 12 kecamatan. Namun faktanya, hampir di seluruh kecamatan lahan pertambangan dibuka. Keberadaan tambang liar, tak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032, menetapkan hanya 12 kecamatan sebagai kawasan pertambangan komoditas batuan atau yang sebelumnya dikenal galian golongan C. Ke-12 kecamatan dimaksud, yakni Sibulue, Ponre, Kajuara, Kahu, Bontocani, Patimpeng, Libureng, Lamuru, Ajangale, Salomekko, Palakka dan Kecamatan Lappa Riaja. Adapun jenis komoditas batuan yang diperbolehkan ditambang, diantaranyaandesit, tanah liat, kerikil dan kerikil berpasir (sirtu).

Kendati cuma 12 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan tambang. Namun aktivitas tambang galian C berlangsung di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Dua Boccoe, Mare, Awangpone, Barebbo, Tanete Riattang Barat, Tellu Siattinge dan Cenrana. Terkhusus di Kecamatan Cenrana, aktivitas kian marak beroperasi di beberapa lokasi di Desa Nagauleng.

Aktivitas tambang pasir ini dikeluhkan warga karena khawatir akan membawa dampak buruk bagi lingkungan.

“Sudah sangat mengkhawatirkan karena jalan hancur setelah sungai di sekitarnya dikeruk. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan maka jalan akan semakin hancur seperti yang terjadi di Dua Boccoe (Poros Bone-Wajo). Yang kami takutkan jalan di sekitar lokasi tambang tersebut tenggelam dan akses transportasi akan terputus,” kata Rudi, seorang warga setempat.

Yang disayangkan kata Rudi, meski kehadiran tambang itu akan membawa dampak buruk bagi lingkungan, pihak pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan seolah tutup mata.

“Seharusnya pemerintah turun tangan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, karena kalau dibiarkan terus menerus jalan ini akan terputus, apalagi di sekelilingnya ada rawa,” beber Rudi.

Keresahan atas aktivitas tambang juga dirasakan warga Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge. Warga setempat resah karena aktvitas tambang pasir di sekitar mereka sudah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Beberapa lahan yang ditempati rumah warga tergerus dan membahayakan penghuni di atasnya.

Demikian pula aktivitas tambang galian C di Welalange Kelurahan Bulu Kecamatan Tanete Riattang Barat juga memprihatinkan. Bekas galian di tempat ini, sudah menyerupai danau. Bekas galian ditinggalkan tanpa ditutup kembali. Sesungguhnya bekas-bekas galian tambang di Welalange sudah pernah menimbulkan korban jiwa.

Seorang pelajar tewas tenggelam di lokasi bekas galian tambang yang tidak direklamasi.

Anggota Komisi III DPRD Bone, Risal Jamal menegaskan, tak ada alasan untuk tidak segera menutup tambang galian C ilegal. Jika dibiarkan, kegiatan penambangan ilegal tersebut merusak lingkungan dan membahayakan permukiman warga.

“Apalagi, sudah ada dua kasus tambang yang pekerjanya meninggal dunia. Ini harus segera disikapi,” ujarnya. “Apa pun alasanya, para pengusaha galian C ilegal harus dihentikan. Kami tidak mau warga menjadi korban,” tegasnya.

Pemerintah, kata Risal, harus memberi perhatian serius dan menindak tegas penambang liar demi keselamatan warga. Sebab, jika dibiarkan cepat atau lambat akan terjadi longsor.
“Kita (Komisi III) juga akan tindaklanjuti persoalan ini melalui rapat kerja,” tegasnya.

Aktivis Lingkungan, Andri menambahkan aktivitas tambang galian C di sepanjang Sungai Walannae harus dihentikan karena sudah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Ia mencontohkan beberapa ruas jalan Poros Bone-Wajo ambles karena dampak aktivitas penambangan di sekitarnya.
Tak hanya itu, kata Andri aktivitas tambang galian C diduga kuat menjadi penyebab banjir di wilayah Dua Boccoe dan Cenrana.

“Dampak yang ada di sungai yakni tersendatnya pasir-pasir halus di tepi bawah anak sungai, hingga memicu kedangkalan dan terkikisnya bibir sungai serta air lebih mudah meluap jika tiba saat pasang tiba. Ini sudah lama dikeluhkan namun pemerintah seolah acuh tak acuh melihatnya,” tegas mahasiswa asal Cenrara itu.

Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, A Chandra Batara SE MSi menegaskan aktivitas tambang hanya diperbolehkan di 12 kecamatan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2032.

“Memang ada beberapa pengusaha tambang pernah mengusulkan untuk diterbitkan dan memperpanjang surat izin, tapi tidak bisa diterbitkan. Karena tidak ada dasarnya. Makanya kejadian kecelakaan di Desa Wollangi itu tidak ada laporannya masuk ke Dinas Perindustrian sampai sekarang, karena tidak ada surat izinnya. Memang pernah ada beberapa tahun sebelumnya, tapi tidak bisa lagi diperpanjang. Sedangkan surat izin tambang itu hanya berlaku dua tahun saja,” tegas Chandra kepada RADAR BONE, Senin, 29 Oktober lalu.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top