BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Meski menuai penolakan banyak pihak terkait program Budidaya Pisang, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin tetap fokus menjalankan program tersebut.
Jumat 27 Oktober 2023 kemarin, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin melakukan penanaman pisang di atas lahan seluas 20 Ha di Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Diketahui, lahan tersebut tersebut, milik Bupati Bulukumba, A Muchtar Ali Yusuf.
Agenda yang sama berlanjut hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare, Bone.
Program Budidaya pisang mendapat dukungan penuh Pj Bupati Bone, HA Islamuddin. Melalui surat yang diteken Pj Sekda Bone, Andi Muh Guntur diarahkan OPD terkait untuk hadir di acara peninjauan lapangan budidaya pisang di desa tersebut.
Saat menerima aspirasi belasan kepala desa di Rumah Jabatan Bupati Bone, Pj Bupati tegas meminta kepala desa untuk mendukung penuh program ketahanan pangan yang dicanangkan Pj Gubernur.
Islamuddin menegaskan, edaran yang disampaikan gubernur jangan disalahartikan. Ia menyebutkan, edaran soal 40 persen dana desa untuk ketahanan pangan bukan diarahkan untuk budidaya pisang.
"Disitu penekanannya untuk ketahanan pangan, jadi yang lahannya cocok untuk pisang bisa budidaya pisang, yang cocok untuk cabai, sayur mayur dan lainnya," ucapnya.
Kades Pitumpidangnge Kecamatan Libureng, Andi Amran menegaskan, program Budidaya pisang dengan mengharuskan desa mengalokasikan dana desa untuk program tersebut harusnya tidak dipaksakan.
Ia menegaskan, belum ada juknis dari kementerian desa yang mengatur pengalokasian dana desa untuk budidaya pisang.
Sebagian besar desa lanjutnya juga sudah menetapkan program berdasarkan musyawarah desa yang jika gerakan budidaya pisang dipaksakan, akan bertentangan dengan hasil musyawarah desa.
"Kemudian, pengalokasian 40 persen dana desa untuk tanam pisang bagi saya terlalu besar. Kita mau bangun apa kalau sebagian besar dana desa diarahkan kesitu," ucapnya.
Ia juga menegaskan, tidak semua wilayah cocok untuk tanaman pisang. "Jadi kalau menurut saya, agar ditinjau ulang program tersebut," ucapnya.
Kades Arasoe Bone, Andi Amal Pahsyah juga mengaku jika lahan di desanya tidak cocok untuk budidaya pisang.
"Tidak ada lahan kami, baru pihak PTPN Bone sudah melaksanakan dengan menggunakan lahan tidurnya. Jadi samaji halnya programnya Pj sudah ada di Arasoe meski pihak Pabrik Gula Bone yang melaksanakan," tukasnya.
Sementara Kades Tocina, Ilham menegaskan pihaknya menolak program gubernur jika tetap memaksakan dana desa 40 persen untuk budidaya pisang.
Apalagi, pisang ini merupakan komoditas yang kurang cocok untuk pengendalian inflasi.
"Pisang itu pak biar tidak diperintahkan tetap ditanam. Tetapi jangan seakan memaksa dengan menetapkan porsi sekian persen dana desa untuk tanam pisang," tegasnya.
Ilham menegaskan, tidak semua desa atau wilayah cocok untuk budidaya pisang.
"Justru yang harus dipikirkan bersama bagaimana menambah alokasi dana desa untuk kegiatan fisik seperti jalan tani, irigasi dan lainnya yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tukasnya.
Sebelumnya,saat melakukan penanaman pisang bersama Pj Bupati Sinjai, Bupati Bulukumba, dan seluruh Forkopimda, di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Pj Gubernur
mengaku budidaya apapun itu agar bisa berdampak secara ekonomi, harus dilakukan secara massal. Targetnya bukan hanya pasar lokal, tapi pasar luar negeri.
"Sekarang itu kalau menanam di sebuah kawasan tidak bisa tanam dalam jumlah sedikit, harus dalam jumlah besar. Dan harus ditargetkan untuk pasar luar Sulawesi dan luar negeri," ujar Bahtiar.
Untuk menunjang program budidaya pisang tersebut, Pemprov Sulsel bersama seluruh stakeholder termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, sudah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp17 triliun per tahunnya.
Untuk skema KUR tersebut, disalurkan melalui BNI, BRI, BSI, Mandiri dan Bank Sulselbar, dengan bunga 6 persen pertahun. Menurut Bahtiar, skema KUR tersebut sangat cocok sekali dengan budidaya pisang. Pasalnya, budidaya pisang hanya membutuhkan 5-7 bulan untuk panen.
"Kalau yang mau budidaya pisang kami sudah siapkan KUR di Bank. Jadi skema kredit satu tahun bisa menghasilkan, karena pisang hanya 5-7 bulan bisa berbuah. Jadi kami siapkan di Bank Sulselbar, BRI, BNI, BSI dan Mandiri," ungkapnya.
Untuk itu, ia menyampaikan, agar pemerintah masing-masing daerah mendata masyarakat petani yang ingin budidaya pisang, karena saat ini sudah tersedia dana KUR.
"Mohon izin data yang mau ambil KUR, tolong di data masing-masing daerah," imbuhnya.
Ia menambahkan, mulai dari buah sampai dengan batang pisang, semua bermanfaat. Batang pisang bisa untuk makanan ternak sapi atau sejenisnya.
"Mulai dari buahnya, daun dan batang pisang semua bisa dimanfaatkan. Batang itu bisa untuk makanan sapi, jadi tidak susah lagi mencari makanan untuk sapi. Tanah yang luas ini jangan dibiarkan menjadi lahan kosong yang tidak berpenghasilan," tutupnya. (*)
