Gelar Lokakarya Peran Sistem Informasi Untuk Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bone
BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Perhutanan Sosial (PS) telah diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan,
perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya.
Untuk mendukung penyelenggaraan implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Bone, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) melalui kegiatan Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didanai oleh Global Affair Canada, menyelenggarakan lokakarya untuk mendukung Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bone, di Hotel Novena– Bone, Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 09 November 2023 ini, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari DLHK Provinsi Sulsel, jajaran OPD Kabupaten Bone, Pendamping dan Penyuluh Unit
KPH Wilayah XIX Ulu Bila, Perwakilan Kecamatan, Perwakilan beberapa desa di Kab. Bone, perwakilan kelompok tani, perwakilan mitra pembangunan, dan ICRAF Indonesia.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Ir. Andi Hendra Setiawan, SPt, MSi, IPM, dalam sambutannya mewakili Kepala BAPPEDA Kab. Bone menyampaikan, perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan hutan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun izinnya tidak bisa diberikan begitu saja dan perlu diatur.
Karenanya Bappeda Kab. Bone bersama ICRAF membentuk Kelompok Kerja Bentang Lahan untuk Kehidupan yang bisa menjadi wadah untuk merumuskan penyelesaian bagi masyarakat bagaimana meningkatkan
ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam, dan salah satu caranya dengan diadakannya acara diseminasi hari ini.
Menurutnya, kontribusi sektor pertanian termasuk peternakan, hasil hutan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bone sangat tinggi, berkisar 48 persen. Sektor pertanian masih menjadi sektor utama
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran struktur ekonomi ke industri tetap menjadikan hasil pertanian sebagai komoditas utama. Untuk itu dalam upaya penguatan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah dari komoditas hasil pertanian dibutuhkan kolaborasi multi sektoral termasuk dalam pemanfaatan perhutanan sosial.
“Dukungan sistem informasi diharapkan dapat memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal potensi pemanfaatan perhutanan sosial untuk mengintegrasikan pola pertanian baik berupa agrisilvikultur, silvopastura, silvofishery ataupun kombinasi ketiganya, tentunya dalam tujuan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat”, ujar Andi. Tak lupa Andi juga memberikan apresiasinya kepada ICRAF yang telah banyak membantu Kab. Bone.
Lokakarya ini ditujukan untuk menguatkan pemahaman dan kapasitas para pihak terhadap penggunaan sistem informasi dalam mendukung percepatan implementasi perhutanan sosial di Kabupaten Bone.
Pada lokakarya dirumuskan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi akses lahan di Kabupaten Bone.
Secara khusus, pengembangan sistem informasi ini dimaksudkan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mewujudkan akses informasi kelola lahan yang baik untuk mendukung
implementasi perhutanan sosial. Sistem difokuskan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi terkini mengenai akses perhutanan sosial melalui penguatan kapasitas, dan memberikan
kemudahan akses pengetahuan dan informasi kepada kelompok petani dan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha melalui program
Perhutanan Sosial.
Koordinator ICRAF Provinsi Sulsel, Muhammad Syahrir, mengatakan bahwa Program #Land4Lives yang dilaksanakan ICRAF memiliki tujuan utama meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan
iklim, serta peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat tertinggal dan rentan, terutama perempuan dan anak perempuan.
“Tujuan tersebut dicapai dengan 3 paket kerja yakni penguatan tataguna lahan dan pembuatan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bagaimana
pengelolaan di tingkat lanskap oleh pengguna lahan, dan peningkatan mata pencaharian yang tahan iklim, dimana untuk mencapai semua itu, salah satunya dengan diadakannya kegiatan diseminasi hari
ini”, ujarnya.
“Harapannya, dengan adanya sistem informasi yang dibangun ini, dapat mempermudah masyarakat
dan stakeholder lainnya untuk dapat mengakses perhutanan sosial, dan membantu dalam percepatan
perhutanan sosial di Kabupaten Bone”, ucap Syahrir.
