SINJAI, RADARBONE.FAJAR.CO.ID-- Indikasi kecurangan pemilu di Sinjai dipertontonkan didepan umum. Seperti yang terjadi saat acara rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kecamatan Sinjai Utara tadi malam.
Dimana ditemukan ditengah acara tersebut, bukti pemalsuan tanda tangan KPPS di dokumen C1 hasil yang diakui sendiri oleh KPPSnya ditempat itu.
Kemudian, utak atik dokumen Plano didepan publik yang hadir dengan menggunakan tipex guna menghapus angka caleg tanpa persetujuan tertulis dari para saksi yang hadir.
Kemudian, pembongkaran kotak suara dari TPS 1 Balangnipa tanpa kesepakatan tertulis oleh para saksi. Hadirnya saksi dari salah satu partai tanpa mandat yang menguasai forum perekepan, dilakukan kembali penghitungan isi kotak suara setelah kotak didiamkan selama 3 hari yang dalam kondisi sudah terbuka dengan segel terbuka di Kecamatan Sinjai utara dimana rawan dimainkan.
Kemudian, adanya sejumlah pemilih fiktif dan tak ber KTP di TPS 1 saat pencoblosan suara.
Praktisi politik, Dedi Irawan mengatakan bahwa itu merupakan konspirasi terburuk yang terjadi di Kecamatan dimana cacat hukum jika hasilnya dilanjutkan.
Selain itu juga menurut Dedi seharusnya hal tersebut dihentikan karena merupakan bentuk prilaku buruk yang menghancurkan demokrasi dan yang harus bertanggung jawab adalah Komisioner KPUD dan Bawaslu.
"Ini sangat melanggar undang undang dan bisa dilanjutkan ke DKPP melaporkan oknum oknum yang terlibat dalam pembiaran ini dan sebaiknya ini dijadikan bukti untuk mengdukan semua komisioner ke DKPP"tegasnya.
Ketua Paswascam Sinjai Utara Sakaria Suyuti dalam perdebatan itu mengakui bahwa adanya bukti dan pengakuan pemalsuan tanda tangan KPPS dan selain itu juga menurutnya akan jadikan rujukan temuan untuk diproses di Bawaslu.
"Kami akan jadikan rujukan dan akan ditindak lanjuti," ungkap Sakaria alias jak.
Sumber RADARBONE.FAJAR.CO.ID yang juga petugas KPPS yang tidak mau disebutkan namanya menegaskan bahwa disejumlah TPS di Sinjai sangat bermasalah karena sistem perekrutan petugas KPPS tidak profesional dan tidak cukup sumber daya harus mengetahui tugas masing masing.
"Banyak kanda bermasalah di Sinjai. Kalau mau jujur hampir semua bermasalah ada juga itu salah satu KPPS yang lain nasebut nama saat penghitungan suara lain juga diberikan poin didata karena petugas KPPS yang pakai mic itu biasa beda nama nasebut dan beda tercoblos," ungkapnya.
Kemudian diketahui khsusnya di TPS 1 Sinjai Balangnipa menurut KPPS ini mengatakan bahwa Petugas di TPS tersebut semua kayak anak dibawa umur dan tidak tahu apa direkrut menjadi petugas KPPS sehingga menyebabkan kekacauan sejak awal.
*
