RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahahan Pangan Bone Jl Jenderal Sudirman, Kota Watampone, Rabu 6 Maret 2024 menjadi bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam menekan laju inflasi.
Gerakan pangan murah yang digelar Pemkab Bone melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone berkat dukungan dan partisipasi organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri serta Bulog. Bahkan dalam GPM, pihak distributor, pelaku UMKM dan pedagang pun turut memasarkan dagangannya.
Harga pangan dan produk yang ditawarkan cukp murah. Terbukti, sebelum diluncurkan GPM oleh Pj Gubernur Sulsel, ratusan warga sudah memadati lokasi untuk berbelanja bahan pokok dan barang penting. Tak sedikit warga harus antri membeli beras, telur dan daging ayam.
Apalagi GPM berlangsung Kamis 7 Maret 2024, persediaan komonitas pangan cukup aman. Terlebih stok beras bulog disiapkan 5 ton pada hari pertama.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Andi Tenriawaru mengapresiasi adanya program GPM yang dapat membantu masyarakat jelang ramadhan.
"Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok jelang puasa, sehingga adanya program GPM, tentu akan meringankan ekonomi warga karena selain stok cukup dan harga terjangkau. Apalagi ada bulog dan distributor hadir dalam GPM," ujarnya.
Ketua TP PKK Kabupaten Bone Hj Kurniati A Islamuddin mengatakan pihaknya sangat mendukung program GPM karena membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan jelang ramadhan.
"Kita pantau tadi masyarakat antusias berbelanja pangan dengan harga murah," tuturnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bone H. Barham menuturkan kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan.
"Gerakan Pangan Murah merupakan keseriusan pemerintah daerah dalam ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga di Kabupaten Bone dan memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Bone dapat mengakses pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau," katanya.
Lanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, anggota TNI, dan kepolisian.
Di mana peran TNI dan kepolisian juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan gerakan ini berperan dalam mengawal distribusi pangan, mengamankan pasar-pasar tradisional, serta memastikan ketertiban dan keamanan selama proses transaksi berlangsung.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan GPM ini.
Program GPM secara serentak dari Pemprov Sulsel menjadi contoh di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, dalam sambutannya, di lokasi Gerakan Pangan Murah Serentak di Gedung PKK Provinsi Sulsel, Rabu, 6 Maret 2024.
"Kami akui ini tim inflasi di Sulsel luar biasa kerjanya. Setiap saat turun ke lapangan. Luar biasa kerja keras Bapak Gubernur turun ke lapangan hampir setiap hari," kata Maino. Untuk itu, gerakan pangan murah ini akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulsel dan akan dijalankan secara nasional. "Program Sulawesi Selatan kita angkat secara nasional, dan akan diikuti seluruh daerah di Indonesia," ungkap Maino.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Rizki Ernadi Ermanda, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulsel sudah bekerja dan koordinasi yang baik dalam melakukan GPM secara serentak.
"Kami menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Sulsel yang sudah melakukan GPM. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada para distributor dan pedagang dalam melakukan GPM secara serentak ini," ungkapnya.
"Semua gerakan tersebut membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yakni berhasil menurunkan inflasi dari tahun 2024 ini dari 0,36 persen menjadi 0,30 persen saat ini," ucapnya.
Untuk itu, pihak Bank Indonesia Wilayah Sulsel dan seluruh TPID seluruh kabupaten Kota se-Susel akan melakukan koordinasi dan komunikasi lagi untuk terus melakukan penurunan inflasi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi gerakan pangan murah Pemprov Sulsel dan kabupaten kota se-Susel menjadi contoh nasional, berdasarkan penyampaian Badan Pangan Nasional.
"Semua punya otoritas dari semua dan ini harus kita lakukan kolaborasi dengan seluruh level kemampuan memimpin dalam menggerakkan ini semua," tuturnya.
"Jadi ketika sebuah daerah mampu mengelola inflasi berarti kepala daerahnya bagus. Seperti Makassar misalnya, Parepare, Palopo dan Bone daerah lainnya. Karena Bupati Wali Kota nya semua sukses, maka Gubernur juga ikut sukses. Ini capaian kita semua, baik pemerintah, Forkopimda dan seluruh elemen-elemen tanpa terkecuali," pungkasnya.
