BONE--DPRD Bone bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi honorer tenaga teknis yang tidak diakomodir di rekrutmen CPNS.
Diketahui, ribuan honorer tenaga teknis se Kabupaten Bone menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone, Kamis 17 Oktober 2024.
Dalam aksinya, para honorer membawa 6 tuntutan sekaitan tidak diakomodirnya mereka dalam rekrutmen CPNS.
Para honorer kemudian diarahkan masuk ke ruang badan anggaran. Disana mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bone, Khairul Amran dan Muh Asrullah. Turut hadir, Anggota DPRD Bone, A Muh Idris Alang, A Muh Salam dan Seheruddin.
Khairul Amran menegaskan, sudah menjadi kewajiban Anggota DPRD Bone memperjuangkan aspirasi tenaga honorer.
"Sudah menjadi kewajiban kami menerima aspirasi masyarakat dan itu adalah kewajiban sebagai anggota dprd yang telah di atur dalam UU," tegas Ketua DPC PPP Kabupaten Bone tersebut.
DPRD Bone menegaskan, pihaknya akan segera memanggil OPD terkait guna mempertanyakan alasan kenapa hanya OPD tertentu yang mendapat kuota rekrutmen CPNS tahun ini. Sementara, ada ribuan tenaga honorer teknis yang tidak diakomodir lantaran insitansi tempat mereka mengabdi tak mendapat kuota.
Diketahui, pada rekrutmen CPNS tahun ini, hanya dua instansi yang mendapat kuota CPNS, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran.
"Kami akan melalukan langkah cepat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tututan teman-teman Tagana dan honorer teknis lainnya di Kabupaten Bone. Insha allah besok kita langsung rapat dengan OPD teknis terkait," ucapnya.
"Kami paham apa yang menjadi permasalahan teman-teman, kami bisa merasakan itu," tambahnya.
Khairul menegaskan, sudah selayaknya, honorer teknis menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS. "Perlu diketahui, teman-teman honorer inilah yang paling banyak membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Insya Allah besok kita akan perjelas ini," tukasnya.
Diketahui tahun ini, Pemkab Bone hanya menerima 50 formasi PPPK, yakni 25 Formasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan 25 Formasi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan.
Adapun Tuntutannya dalam aksi honorer se Kabupaten ini :
Mendesak Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengalokasikan Anggaran
1 Penerimaan PPPK Honorer Teknis. Apabila BKPSDM Kab. Bone beralasan Anggaran Keuangan Devisit atau tidak ada anggaran untuk mengusulkan PPPK Tahun 2024. tapi faktanya tetap mengusulkan Kuota sebanyak 50 yang hanya ditujukan ke 2 OPD, ini berarti tidak adil untuk seluruh OPD. Maka kami meminta apabila tidak adil lebih baik menciderai Asas Keadilan sesarma honorer teknis di Instansi Pemerintah Kab Bone.
Baca Juga Komisi I DPRD Bone Telurkan Tiga Rekomendasi Soal Tuntutan Aliansi Media Bone Menggugat
- Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM Kabupaten Bone, untuk mengusulkan kuota formasi Seluruh honorer teknis yang bernaung di Instansi Pemerintah Kabupaten Bone secara adil dan merata.
- Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM Kabupaten Bone, meralat usulan Formasi PPPK Tahun 2024 untuk dibagi rata kepada seluruh OPD di Instansi Pemerintah Kab Bone.
- Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM Kabupaten Bone, untuk tidak mengunci atau men-TMS Kan, formasi yang sudah di tetapkan dalam penerimaan PPPK Tahun 2024 ini. Agar seluruh Honorer Tenaga Teknis Kab. Bone dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024.
- Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bone, untuk Pengusulan Selanjutnya membuka Kuota, Alokasi Formasi Honorer Tenaga Teknis Sebanyak-banyaknya dan Penetapan Formasi PPPK selanjutnya hanya memprioritaskan Honorer Tenaga Teknis di Kabupaten Bone.
- Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kepala BKPSDM Kab. Bone agar Honorer Tenaga Teknis Kab. Bone, diangkat tanpa syarat pada Unit Ker masing-masing dengan mengutamakan lamanya Pengabdian dan yang sudah terdata di Data Base BKN. (*)
