BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Refocusing anggaran untuk pemenuhan Earmarking pasca terbitnya PMK 212 tahun 2022 masih terus berpolemik.
Sikap bupati yang tetap bergeming soal ancaman fraksi yang akan memboikot rapat-rapat penting di DPRD Bone, jika tidak segera dipulihkan pokir DPRD yang direfocusing, disikapi tegas oleh Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latief.
Politisi PBB ini menegaskan, bupati bergeming karena orang nomor satu di Pemkab Bone itu hanya mendengar sepihak pernyataan OPD tanpa melihat fakta yang ada di lapangan.
"Jadi janganlah pak bupati hanya mendengar cerita-cerita baik dari OPDnya yang tidak profesional. Karena pak bupati juga tidak mungkin mau baca semua itu aturan," ungkapnya saat menghubungi RADARBONE.FAJAR.CO.ID, Jumat 31 Maret 2023.
Saipullah menegaskan, DPRD tidak menolak refocusing, tetapi pembagian anggarannya yang menurutnya salah.
"Kenapa hanya pokirnya DPRD yang disentimen. Sementara banyak program lain yang bisa digeser untuk pemenuhan earmarking ini. Di PU (Dinas Bina Marga) misalnya, itu ada sekitar Rp20 miliar anggaran yang harusnya digeser. Kenapa hanya pokirnya DPRD yang dibuka," tegasnya.
Saipullah mencontohkan Bola Soba. "Bola Soba memang kontrak bersyarat. Tetapi ketika lahannya bermasalah, yang tentu kan tidak bisa terealisasi. Itu juga menjadi pertimbangan untuk direfocusing. Kenapa TAPD ini hanya pokir DPRD yang disentimen," tukasnya lagi.
Termasuk kata Saipullah, pengadaan randis. "Ini cepat-cepat dianggarkan pengadaan randis, karena TAPD ini sudah tahu adanya refocusing anggaran. Jadi memang permainan ini," tegasnya.
Diketahui ancaman fraksi yang akan memboikot rapat-rapat penting di DPRD Bone jika anggaran yang direfocusing, utamanya pokir Anggota DPRD tidak segera dipulihkan, nampaknya hanya dianggap angin lalu oleh Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi.
Bupati Bone bergeming dan tetap pada pendirianya bahwa refocusing anggaran ini adalah wajib dilakukan untuk pemenuhan PMK 212 terkait earmarking.
Ditemui RADAR BONE usai penyerahan bantuan Baznas Bone kepada petugas kebersihan dan disabilitas di Aula Masjid Al Markaz Al Maarif, Kamis 30 Maret kemarin, Fahsar dengan tegas
menyebutkan, perlu kearifan Anggota DPRD Bone.
"Karena tidak mungkin kita lakukan ini (Refocusing), kalau tidak ada perintah dari pusat. Ini untuk kepentingan orang banyak. Kalau tidak dipenuhi (Refocusing sesuai PMK 212), maka transfer dana tidak akan turun. Kalau tidak turun, maka pemerintahan ini tidak berjalan," tegasnya.
Fahsar juga mempersilahkan ketika ada Anggota DPRD Bone yang nantinya akan memboikot rapat penting di DPRD, termasuk HJB.
"Tidak apa-apa tapi ingat, pasti rakyat akan melawan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan banggar untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
"Eksekutif dan legislatif adalah rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan. Olehnya itu saya perintahkan pak sekda, segera duduk bersama dengan DPRD. Cari solusi terbaik. Kita harus bergandengan tangan untuk Bone yang lebih baik," tegasnya.
Sebelumnya, paripurna DPRD Bone tentang penyerahan LKPJ Bupati Bone tahun anggaran 2022, hanya dihadiri 9 Anggota DPRD Bone, Rabu 29 Maret kemarin.
Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle pun mengkritik banyaknya kursi yang kosong.
"Izin pak ketua, saya mau tausiah sedikit. Ketua DPRD Bone tidak hadir, bisa diwakili oleh Wakil Ketua DPRD. Tetapi ketika Anggota DPRD Bone tidak hadir, siapa yang wakili. Bapak wakil rakyat, saya risau melihat banyak sekali kursi yang kosong," kata Ambo Dalle.
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Bone, A Muh Salam yang hadir melalui rapat paripurna, lantas menanggapi pernyataan wakil bupati. Ia menegaskan, kurangnya anggota DPRD yang hadir, karena ulah eksekutif sendiri.
"Anggota DPRD Bone banyak yang tidak hadir, disebabkan tzunami APBD. Baru-baru ini kita gelar Musrenbang dan disitu dibacakan realisasi program yang akan dilaksanakan di APBD 2023. Tiba-tiba apa yang sudah disampaikan ke masyarakat tidak ada yang terealisasi. Ini sama halnya kita membohongi masyarakat," tegas Lilo sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, jangan karena alasan PMK yang baginya sifatnya bukan perintah, lantas kemudian seluruh program yang merupakan hasil reses Anggota DPRD dihilangkan.
"Ini sama halnya merusak tatanan pemerintahan. Justru eksekutif sendiri yang tidak mau merealisasikan visi-misi bupati," tegasnya.
Lilo juga menegaskan, hasil musrenbang yang sudah diumumkan harus terealisasi di 2023. "Kapan tidak terealisasi, maka jangan ada kegiatan di DPRD," tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Bone, Indra Jaya juga sepakat jika Fraksinya (Fraksi Demokrat) akan ikut memboikot setiap rapat-rapat di DPRD jika hasil musrenbang 2023 tidak terealisasi.
"Karena masyarakat menganggap kami di DPRD Bone pembohong. Sudah dibacakan realisasinya di musrenbang bahkan sudah diukur, tiba-tiba programnya direfocusing," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bone, Herman ST menegaskan, pihaknya memaklumi adanya refocusing sebagai kewajiban pemenuhan earmarking. Hanya saja disayangkan, TAPD kata Anggota Komisi II DPRD Bone tersebut terkesan pilih kasih.
"Kenapa hasil resesnya teman-teman DPRD itu yang dibuka semua. Sementara hasil reses ini merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan tani misalnya yang itu nikmati petani, yang notabene merekalah yang patuh membayar pajak tetapi tidak menikmati pajak yang mereka bayar," tukasnya kepada RADAR BONE, Rabu 29 Maret kemarin.
Disisi lain, program-program yang baginya bukan skala prioritas, justru tidak dipangkas.
"Misalnya rehab tribun lapangan merdeka, kan itu programnya bisa dipending. Termasuk pembangunan bola soba, kantor bupati. Kenapa justru hasil reses yang notabene kita serap dari bawah, itu yang dibuka," tegasnya.
Olehnya itu tegas Herman, Fraksi PAN sudah tegas menyatakan ketika anggaran ini tidak segera dipulihkan di parsial kedua atau tidak dipercepat APBD Perubahan, maka pihaknya akan memboikot pembahasan RAPBD dan rapat-rapat penting lainnya.
"Kita akan ambil langkah-langkah politik yang tegas dan ini sudah menjadi kesepakatan hampir semua fraksi," tegasnya.
Ketua Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan (BDP), Bahtiar Malla ikut menyayangkan pemangkasan anggaran yang justru kata dia merugikan masyarakat banyak.
"Bayangkan program yang sudah dibacakan realisasinya di musrenbang, bahkan sudah dilakukan pengukuran, tiba-tiba dibatalkan. Tentu masyarakat dibawah akan protes, menganggap kami anggota DPRD pembohong. Padahal ini semua murni kelalaian TAPD," kuncinya.
