WATAMPONE,RADARBONE.CO.ID-Kelompok tani dan petani milenial mengikuti bimbingan teknis strategi pengamanan produksi tanaman pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI bersama Anggota Komisi IV DPR RI yang juga caleg incumbent PKS, Andi Akmal Pasluddin (AAP) bersama tenaga Ahli DPR RI yang juga caleg DPRD Sulsel, Andi Haeril Adfa, Kamis, 8 Februari 2024.
Bimtek tersebut para kelompok tani dan petani milenial diajarkan bagaimana menggunakan herbisida ramah lingkungan serta peningkatan pangan dan berbudidaya yang baik.
Perwakilan Kementerian Pertanian RI, Ir lili Retnowati mengatakan fokus dari kegiatan tersebut dalam rangka kesejahteraan pangan yang merupakan target kementerian pertanian khususnya padi dan jangung sehingga tidak ada lagi impor.
"Jadi ini untuk peningkatan produksi padi dan jangung dengan mengajarkan bagaimana petani bisa menggunakan pupuk yang baik, serta bagaimana mencegah serangan hama terhadap tanaman," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa target peningkatan produksi pangan Kementerian Pertanian memiliki ancaman yakni tahun ini diperkirakan waktu musim hujan pendek.
"Maka dari itu petani perlu diajari, meskipun musim hujan pendek bisa dua kali panen dalam setahun," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dr H A Akmal Pasluddin SP MM mengatakan bahwa selama 10 tahun menjadi anggota DPR RI dirinya tidak pernah pindah komisi, sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan nelayan.
"Ini komitmen sebagai wakil rakyat yang tentu ingin berkontribusi banyak terhadap masyarakat, bukan sekadar datang, duduk, duit.Tapi apa kontribusi buat masyarakat kita sehingga masyarakat merasakan ada gunanya memilih wakil rakyat, karena kita berbicara pembangunan, khususnya di SulSel adalah pertanian 80 persen pekerjaan masyarakat kita adalah petani dan nelayan sehingga petani perlu sentuhan dan perhatian," bebernya.
Dihadapan para kelompok tani, legislator Partai PKS ini juga menyampaikan bahwa saat pemerintah telah menambah anggaran subsidi pupuk sehingga total subsidi pupuk sebanyak Rp40 triliun.
"Makanya kita perintahkan Kementerian Pertanian untuk menambah kouta pupuk bagi petani yakni tujuh sampai sembilan sak per hektar. Kita juga akan buka posko pengaduan sehingga tidak ada lagi petani kekurangan pupuk," ujarnya.
"Pupuk subsidi tidak boleh dibisniskan, sudah ada keuntungan yang ditentukan untuk pengecer," tambahnya.
Andi Haeril Adfa menambahkan, pihaknya akan selalu berkomitmen memperjuangkan hak petani.
"Puang Akmal, kami punya niat mulia, mensejahterakan petani dan nelayan di Bone," tutupnya.
*
