Komisi IV DPRD Ragukan Data PBPU Pemda, Minta Dinsos Validasi Ulang

  • Bagikan

RADARBONE.FAJAR.CO.ID-- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, meminta Dinas Sosial (Dinsos) melakukan validasi ulang data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

Apalagi klaim dinsos, ditemukan sedikitnya 12 ribu data peserta penerima bantuan iuran yang dinilai tak valid atau diduga fiktif.

Hal ini mencuat saat rapat kerja Komisi IV DPRD Bone bersama Dinsos, Dinkes, BKAD dan BPJS Kesehatan Cabang Bone.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Muh Salam (Lilo AK), Selasa 16 Februari kemarin.

Anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risa Swara menegaskan perlunya dilakukan validasi ulang data penerima bantuan iuran.

"Jangan sampai ada data peserta yang ternyata sudah meninggal, namun masih dibayarkan iurannya," kata Rangga melalui rapat tersebut.

Ia juga mendorong BKAD Bone mensuport Dinsos anggaran untuk verifikasi dan validasi (Verivali) data.

"Kalau misalnya dinsos disuport anggaran Rp1 miliar untuk validasi data kemudian dengan data tersebut pemda bisa menghemat anggaran Rp5 miliar sampai Rp10 miliar kan sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya data penerima bantuan iuran ini banyak yang belum valid," katanya.

Senada disampaikan Anggota Komisi IV yang juga Ketua Fraksi KPNR, Muh Asrullah. Ia menegaskan, jika anggaran UHC Bone yang mencapai Rp100 miliar lebih terbilang sangat besar. Ia membandingkan daerah lain yang jumlah penduduknya lebih besar dari Bone, namun anggaran UHCnya hanya berkisar Rp40 miliar sampai Rp50 miliar.

"Saya yakin jika data penerima bantuan iuran ini bisa kita validasi, maka tidak sedikit anggaran yang bisa kita hemat. Dan itu sebenarnya pernah kita lakukan. Bayangkan jika data ini valid kemudian kita bisa hemat anggaran sampai Rp20 miliar, kan sangat luar biasa," tegas Ulla sapaan akrab politisi PKB itu.

Ia menegaskan, Dinsos harus bergerak cepat melakukan verifikasi dan validasi data. "Terus terang saya miris juga mendengar penyampaian Dinsos kemarin. Hanya karena petugasnya tidak ada pembeli pulsa, pendataan ini kemudian tidak bisa jalan," tutupnya.

*

  • Bagikan