Makassar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel kembali akan menggelar debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulsel periode 2025-2030, Minggu (10/11/2024). Debat ini disiarkan langsung penyelenggara siaran televisi.
Debat kali ini akan membahas tentang ekonomi, infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA).
Semua persiapan sudah kelar. Kecuali satu! Dan ini menjadi kritikan pedas bagi pihak penyelenggara Pilkada gubernur. Apa itu? KPU menunjuk Dr Hasrullah sebagai salah satu panelis dalam debat tersebut. Hasrullah mewakili akademisi dari sisi pakar komunikasi publik.
Ditunjuknya Hasrullah ini sebagai panelis memantik kritikan pedas kepada KPU. KPU Sulsel dinilai tidak netral karena Hasrullah adalah akademisi yang acap kali tampil di depan membela salah satu paslon gubernur Sulsel yakni Ramdhan Pomanto-Ashar Arsyad (DIA).
“Dia itu pak Hasrullah tendensius. Banyak pernyataannya di media yang menyerang kandidat Andalan Hati. Masak KPU tunjuk dia jadi panelis di debat publik kedua ini. Ini harus diketahui KPU dan masyarakat luas,” ujar aktifis anti korupsi Rais Rahman, Minggu (10/11/2024) di Makassar.
Rais yang juga Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Gerak SulSel) ini menyebutkan, KPU harus melakukan perubahan terhadap panelis Dr Hasrullah. Karena itu akan mencoreng nama instansi penyelenggara KPU itu sendiri.
“Maka dari itu kami mendesak KPU segera ubah itu dan tidak memasukkan nama Hasrullah dalam satu panelis di debat publik Cagub cawagub. Dia itu sangat tendensius, menyerang kandidat dan memuji-muji kandidat lain,” beber Rais.
Sementara itu, Ahmad Akkas, salah satu perumus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (IMAI), menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan perlu dipertanyakan netralitasnya. Salah satunya adalah karena dalam debat kedua ini melibatkan Hasrullah, salah satu akademisi Universitas Hasanuddin yang selama ini dikenal dari opini-opininya cenderung memihak kepada salah satu calon Gubernur.
Kalau memang KPU Sulsel menganggap Hasrullah akademisi, apa tidak ada akademisi lain yang lebih netral dan tidak pernah beropini yang menggiring ke salah satu paslon? Apa KPU Sulsel tidak mengamati perkembangan?
Menurutnya Hasrullah tidak layak dan tidak pantas dijadikan panelis karena kecenderungannya berpihak. Selama ini Ahmad Akkas memilih mendiamkan kecenderungan KPU memakai panelis yang cenderung tidak berpihak, namun masih diulang pada debat kedua ini, makanya kegerahannya menyebabkan Ahmad Akkas bersuara.
Seperti pada Debat pertama lalu, KPU Sulsel memakai Ema Husain yang menurut laporan kawan-kawannya dari komentarnya di beberapa Grup Whatsapp terindikasi berpihak pada salah satu paslon tertentu.
Kebiasaan ini tidak bagus dibudayakan, carilah panelis yang netral yang dari rekam jejaknya tidak terlihat kecenderungannya pada pihak tertentu lanjutnya. ***
