WATAMPONE, RADAR BONE,CO.ID--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) menggelar workshop multipihak tingkat kabupaten tentang transformasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menuju Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Kegiatan ini berlangsung di Gedung PKK jalan Andi Mappanyukki Kabupaten Bone, Kamis 16 Januari 2024 yang dihadiri oleh beberapa kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Kabupaten Bone.
Acara tersebut terlaksana atas kerja sama Pemkab Bone bersama Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) dan lembaga Save The Children (STC) tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Andi Gunadil Ukra, MM. yang didampingi oleh Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Andi Ratnawati serta Koordinator Kabupaten Save The Children area Bone, Soppeng, Wajo (Bosowa) Mukrim Muslimin.
Andi Gunadil menyampaikan sebagaimana visi dan misi Save The Children hal yang perlu menjadi perhatian adalah agar anak bisa tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi.
"Untuk itu diperlukan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai pendampingan kepada generasi muda khususnya anak-anak," ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang diungkapkan dalam workshop ini adalah minimnya anggaran yang dialokasikan oleh kepala desa untuk program perlindungan anak.
"Kita harus mengambil inisiatif bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya, baik melalui regulasi maupun program desa yang mendukung," katanya.
Sementara itu Direktur LPP Bone, Andi Ratnawati, mengungkapkan bahwa program PATBM yang telah berjalan selama empat tahun akan berakhir pada Agustus 2025.
“Program PATBM ini kita diskusikan untuk memastikan keberlanjutan PATBM tanpa pendampingan dari Save The Children dan Cargill. Kami berharap praktek baik ini terus diterapkan, termasuk pelibatan forum anak dalam perencanaan pembangunan desa,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa program PATBM telah berjalan selama empat tahun dan akan berakhir pada Agustus 2025. Melalui workshop multipihak ini, lanjut dia, diharapkan untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan anak.
"Kita berharap praktek baik yang telah dicapai dapat terus dioptimalkan melalui komunitas-komunitas desa. PATBM harus tetap eksis memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya,” jelasnya.
Diskusi strategis dalam workshop ini menekankan perlunya dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah untuk memastikan program PATBM tetap berjalan.
Ia juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk pekerja anak.
"Forum Anak di tingkat desa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan suara anak diakomodasi dalam kebijakan desa,” tambahnya.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan program setelah pendampingan Save The Children dan Cargill berakhir.
Workshop ini juga menjadi forum untuk berbagi pengalaman dari desa-desa piloting yang telah menunjukkan keberhasilan dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak.
Keberlanjutan program PATBM diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas, tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah untuk memastikan Kabupaten Bone tetap menjadi daerah ramah anak dan perempuan.
