RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Tahun 2023, Pemda Bone rupanya belum menyelesaikan kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk segmen Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU).
Totalnya terbilang fantastis, mencapai Rp28 miliar lebih.
Hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi IV DPRD Bone bersama BPJS Kesehatan, BKAD Bone, Dinkes dan Dinas Sosial, Selasa 16 April 2024.
"Kewajiban iuran JKN sebenarnya sudah menjadi isu nasional. Pada 21 Februari kemarin, Kementerian PMK bersama Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan Pemda. Memang benar, ada tunggakan yaitu pada Oktober, November, Desember belum terselesaikan. Kalau spesifik PBPU Pemda sekitar Rp28 miliar lebih," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bone, Indira Azis
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Muh Salam meminta penjelasan BKAD Bone terkait tunggakan ini. "Kami di DPRD ini di tahun 2023 setahu kami sudah tidak ada tunggakan atau utang BPJS. Karena semua sudah terlesaikan di perubahan 2023. Makanya saya minta dokumen dari BKAD untuk perubahan 2023 dan menjadi bahan Komisi IV" katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risa Swara menegaskan ada trouble keuangan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran.
"Jangan sampai ada rotasi kepemimpinan di BPJS, akan beda kebijakan dan akan memunculkan masalah baru. Makanya kami ingin memastikan apa penyebabnya. Apalagi ini ditahun pertama UHC," jelasnya.
Plt kepala BKAD Bone, A Irsal Mahmud mengatakan, penyebab keterlambatan iuran pembayaran BPJS kesehatan karena adanya keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok.
" Benar adanya Rp28 miliar dan itu dari sisa pembayaran DBH rokok. Tapi kami pasti akan selesaikan akhir April ini. Apalagi, itu sudah di SK kan dan pemprov kemarin janji setelah lebaran akan ditransfer. Jadi mungkin maksimal Jumat kita akan tuntaskan ini 2023," katanya.
Irsal juga menyebutkan, kebijakan yang diambil di BKAD adalah berapa yang ditransfer oleh pemprov, agar BPJS dan Dinkes membuatkan kwitansi sesuai dengan pembayaran itu.
"Tetapi kalau tunggakan itu, Insya Allah akhir April ini kita selesaikan," tukasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Muh Salam kembali menanggapi hal tersebut. Ia menegaskan, pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai kata Lilo sapaan akrabnya, tunggakan tersebut bisa berdampak pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
"Tapi ini sudah ada kepastian bahwa akan diselesaikan akhir April. Jadi sudah clear yah," tegas politisi Nasdem tersebut.
*
