RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Pengelolaan anggaran dinilai carut marut. Serapan anggaran rendah menjadi sorotan utama DPRD Bone saat rapat kerja maraton bersama OPD, Senin 13 Mei 2024.
Pantauan radarbone.fajar.co.id, ada tiga OPD yang menggelar rapat kerja tadi siang. Komisi II, III dan IV.
Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang mengatakan, pengelolaan anggaran carut marut.
"Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa semua program tersendat. Bayangkan kalau ini tidak terealisasi sampai Desember maka sama halnya ini kegagalan," tegas Idris Alang.
Ia menegaskan, defisit terjadi karena ini anggaran tidak dihitung baik-baik. Akibatnya, utang menumpuk. Imbasnya, tidak ada program yang jalan.
"Yang kena imbas tentu masyarakat yang harusnya merasakan manfaat dari program tersebut," ucapnya.
Ia menegaskan, salah satu penyebab utang menumpuk, karena kemarin dana PEN dipaksakan.
" APBD sudah parah sejak 2022. Bayangkan hutang Pemda ke kontraktor saja masih ada Rp18 miliar," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Purnamasari menegaskan, selama ini yang terjadi pengalokasian belanja sesuai keinginan bukan kebutuhan. Disisi lain, realisasi pendapatan tidak sebanding dengan belanja.
"Bulan Mei ini harusnya anggaran sudah tersedia untuk OPD. Tetapi yg terjadi sebaliknya. Saya pesimis kalau berbicara normatif program APBD bisa jalan. Ini pentingnya tertib administrasi
Belanjalah sesuai kebutuhan jangan keinginan," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Muh Salam menegaskan, pengelolaan keuangan di Bone kacau.
Lilo sapaan akrabnya mengaku miris. Ia meminta pemda merealisasikan anggaran OPD, utamanya yang juknis pusat sudah jelas.
" Seperti dana DAK yang ada di BKKBN. Itu dananya sudah ada di kas daerah kami cek realisasi tadi sampai Mei, masih 0 persen," ucapnya.
Ia menegaskan, kondisi ini akan menjadi preseden buruk bagi Bone dan bisa jadi kedepannya pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan DAK.
"Kenapa mau disimpan sedangkan dana DAK ini peruntukanya jelas," tegasnya.
Lilo juga mengaku, hasil rapat tadi pihaknya kemudian memutuskan membuat surat ke PJ bupati, meminta pemda segara menyelesaikan/pencairan anggaran yang sampai Mei belum terealisasi.
Termasuk pencairan insetif covid nakes dan earmarking di RS Tenriawaru.
"Anggaran earmarking yang ada di dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, dinas perpustakaan, dinas pariwisata
" Hampir semua OPD mengeluh, termasuk TPP," tukasnya.
Sekretaris BKAD Bone, A Irsal Mahmud beralasan, pihaknya bukan sengaja menahan pencairan anggaran. Tetapi memang, dana yang dikucurkan pusat belum masuk.
"Tapi insya Allah kita upayakan pekan ini sudah jalan. Kemarin kita dijanji paling lambat pekan ini dana earmarking sudah ditransfer pemerintah pusat," ujarnya.
*
