RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Pengelolaan anggaran dinilai carut marut. Rendahnya realisasi anggaran menjadi sorotan utama DPRD Bone saat rapat kerja maraton bersama OPD, Senin 13 Mei 2024.
Pantauan radarbone.fajar.co.id, ada tiga OPD yang menggelar rapat kerja tadi siang. Komisi II, III dan IV.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Muh Salam mengatakan, BKAD dinilai tak becus kelola anggaran. Ia menegaskan, utang TPP, insentif covid hingga utang kontraktor menjadi ukuran kegagalan Pemda.
Lilo sapaan akrabnya mengaku miris. Ia meminta pemda merealisasikan anggaran OPD, utamanya yang juknis pusat sudah jelas.
" Seperti dana DAK yang ada di BKKBN. Itu dananya sudah ada di kas daerah kami cek realisasi tadi sampai Mei, masih 0 persen," ucapnya.
Ia menegaskan, kondisi ini akan menjadi preseden buruk bagi Bone dan bisa jadi kedepannya pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan DAK.
"Kenapa mau disimpan sedangkan dana DAK ini peruntukanya jelas," tegasnya.
Lilo juga mengaku, hasil rapat tadi pihaknya kemudian memutuskan membuat surat ke PJ bupati, meminta pemda segara menyelesaikan/pencairan anggaran yang sampai Mei belum terealisasi.
Termasuk pencairan insetif covid nakes dan earmarking di RS Tenriawaru.
"Anggaran earmarking yang ada di dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, dinas perpustakaan, dinas pariwisata
" Hampir semua OPD mengeluh, termasuk TPP," tukasnya.
*
