Diduga 60.696 Penerima Tanpa Melalui Proses Verivali
BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Kabupaten Bone mendapat jatah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM sebanyak 60.696 jiwa. Sayangnya penerima BLT tersebut merupakan warga yang selama ini juga menerima bantuan sembako senilai Rp200 ribu dan BPNT. Diduga penentuan penerima BLT ini tanpa melalui proses verifikasi dan validasi (Verivali) data.
Komisi IV DPRD Bone menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Bone, perwakilan PT Pos dan Bank Mandiri bertempat di ruang Komisi IV lantai II gedung DPRD Bone Jl Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Rabu 7 September kemarin.
Rapat kerja membahas penyaluran bantuan sosial dipimpin, Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Ryad Baso Padjalangi. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV, A Muh Salam (Lilo), Sekretaris Komisi IV, A Akhiruddin dan Anggota Komisi IV, A Wahyu Herman Sampara.
Ketua Komisi IV, A Ryad Padjalangi menilai BLT subsidi BBM mubazir. Pasalnya kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Bone itu, mereka yang menerima BLT kompensasi BBM, adalah orang yang sama yang selama ini menerima BPNT dan bantuan sembako senilai Rp200 ribu. "Jadi triple gardanki ceritanya. Kenapa ini tidak diverifikasi ulang, sehingga warga miskin yang selama ini belum pernah menerima bantuan, bisa terakomodir," ungkapnya kepada RADAR BONE.
Ia menegaskan, data penerima tersebut tidak bisa lagi diubah karena sudah by name by adress. "Kenapa tidak dikasih kewenangan kabupaten untuk penentuan by name by adress. Sementara masih banyak warga miskin tidak terakomodir," ucapnya.
Ia juga menyayangkan Dinsos yang tidak cekatan mengupdate DTKS. "Harusnya juga data yang digunakan adalah data BPS, karena di Bone ini jumlah penduduk miskinnya lebih dari 60 jiwa itu," tukasnya.
Ryad juga mewarning pendamping PKH untuk tidak berani bermain dalam penyaluran BLT yang berpotensi merugikan penerima.
"Kita terus terang saja adanya carut marut di bawah itu tergantung dari kita semua. Disini ada Pendamping PKH, bagi pendamping PKH jangan melakukan permainan dibawah yang merugikan diri sendiri dan orang lain," katanya.
Penegasan serupa diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Andi Akhiruddin. "Itumi saya bilang prank karena penerima bantuan, itu tonji. Sementara banyak masyarakat kurang mampu yang berharap bisa terakomodir," tukasnya.
Politisi PDIP itu berharap, tidak muncul polemik pada saat penyaluran BLT kompensasi BBM nantinya.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Muh Salam meminta agar dalam penyaluran bansos nantinya tidak mempersulit masyarakat.
"Ketika ada kendala di lapangan tentunya harus dikoordinasikan secepatnya. Karena pasti ada pro kontra nanti dalam penyaluran BLT, apalagi kalau ada terima dua bansos sementara ada tidak terima sama sekali," tukas Lilo sapaan akrabnya.
Begitu juga dengan, Muhammad Wahyu mengatakan, demi kelancaran penyaluran program pihaknya meminta untuk memperkuat koordinasi dengan Komisi IV, untuk mencari solusi ketika ada masalah. "Tugas kita ini mulia dan juga sangat sensitif karena berurusan dengan perut," terangnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Andi Mappangara mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena data ditentukan langsung oleh Kemensos.
Ia mengaku, telah menerima petunjuk teknis penyaluran BLT terkait dengan kompensasi kenaikan BBM.
"Kami telah menerima teknis penerimaan BLT kenaikan BBM Priode September, Oktober, November, Desember. Data penerima ini bersumber dari data program penerima sembako, BPNT dan PKH," bebernya.
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan tersebut mengatakan, untuk data penerima BLT kompensasi kenaikan BBM di Bone sebanyak 60.696 jiwa.
"Sebenarnya bantuan sudah siap disalurkan, namun diminta stop karena ada penyampaian dari pusat bahwa akan ada tambahan bantuan sembako yang juga bersumber dari subsidi kenaikan BBM," pungkasnya.
*
