Dinkes Bone Kerahkan Kader Turunkan Angka Stunting

  • Bagikan

BONE, RADARBONE.FAJAR.CO.ID-- Pemerintah Kabupaten Bone serius berupaya menurunkan angka stunting.
Kali ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang bergerak menggelar Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) utusan desa.

Dibuka langsung Kepala Dinkes Kabupaten Bone, dr Hj A Nurminah A Yusuf, MARS, Senin, 3 Oktober hingga Selasa 4 Oktober di Helios Hotel, Jl Langsat Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat.

"Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Stunting adalah keadaan gagal tumbuh yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang berlangsung lama ," ungkap Kadinkes mengawali sambutannya.

Lanjutnya, mulai sejak masa kehamilan ibu sampai usia anak mencapai dua tahun atau dikenal sebagai masa 1.000 HPK ( Seribu Hari Pertama Kehidupan) .

Penanganan Stunting di Kabupaten Bone telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai saat ini"Angka prevalensi stunting saat ini di Kabupaten Bone masih cukup tinggi yaitu 34,1% , masih jauh dari target nasional yakni 14% yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2024, " bebernya.

Kabid Kesmas Dinkes Bone, dr H Eko Ngroho, S.Kes, M.Adm.Kes selaku Koordinator kegiatan juga salah seorang narasumber menjelaska, faktor penyebab langsung terjadinya stunting di Kabupaten Bone antara lain : Masih rendahnya status kesehatan ibu hamil dan balita, masih rendahnya pemahan ibu tentang bagaimana cara pemberian makan bagi anak.

"Juga banyaknya anggota keluarga yang merokok, masih rendahnya kesadaran tentang pengolahan sampah dan air limbah," terangnya.

Tentu saja, problematka ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menanganinya, tidak terkecuali bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone.

"Kami harapkan kiranya dengan pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pelatihan KPM hari ini kiranya seluruh peserta dapat lebih memahami pentingnya fungsi dan peran selaku garda terdepan upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan, " imbaunya.

Sebagaimana diamanahkan dalam berbagai kebijakan terbaru tentang pencegahan stunting, juga meningkatkan keterampilan KPM dalam melaksanakan tanggungjawab memantau terpenuhinya 5(lima) layanan dasar untuk sasaran 1000 HPK.

"KPM juga harus mampu melakukan pemetaan sosial dan advokasi perencanaan dan penganggaran kegiatan pencegahan stunting kepada pemerintah desa dan kelurahan dalam kegiatan Rembuk Stunting yang dilaksanakan setiap tahunnya, " tegasnya.

Begitu pula diharapkan para Kader KPM nantinya dapat melakukan penguatan kegiatan intervensi gizi sensitive dan Spesifik lokal yang ada di desa dan kelurahan masing-masing.

  • Bagikan