JAKARTA, RADARBONE.FAJAR.CO.ID - Indonesia sebagai negara bahari dengan sumber daya laut yang sangat besar, masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit di sektor kelautan. Mulai dari tantangan geofisika hingga infrastruktur.
Hal itu diungkapkan CEO Landscape Indonesia, Agus Sari dalam diskusi bertajuk ‘Road to AIS Forum 2023: Atasi Permasalahan Kelautan Global’ yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin 25 September 2023.
Agus menegaskan sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir. Namun tantangan yang dihadapi juga masih sangat banyak sehingga diperlukan peran bersama, khususnya dari pemerintah.
“Sumber daya laut kita luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Biodiversity (keanekaragaman hayati) Indonesia di bidang kelautan itu nomor satu di dunia. Tidak ada negara lainnya yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi juga, tantangannya besar sekali, banyak sekali,” ujarnya.
Tantangan pertama, ujarnya, dari sisi perubahan geofisika kelautan Indonesia. Perubahan geofisika kelautan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik karena perbuatan yang disengaja seperti perusakan maupun akibat perubahan iklim.
“Perusakan yang disengaja seperti penambangan ilegal, misalnya, dan sebagainya. Begitu juga perubahan iklim, dengan makin panasnya temperatur atau tingkat keasaman makin tinggi, bisa membuat perubahan-perubahan geofisika. Salah satunya membuat ikan berpindah dari wilayah Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, kehadiran sampah plastik dan sampah lainnya dalam volume yang luar biasa di wilayah lautan Indonesia juga menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi bersama.
Tantangan selanjutnya, yakni persoalan infrastruktur dari hulu ke hilir untuk sektor kelautan dan perikanan yang belum terselenggara secara optimal. Hal ini berdampak pada inefisiensi sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri.
“Perikanan itu termasuk salah satu ekonomi yang sebetulnya agak tidak efisien. Sekarang ini, untuk setiap 10 ekor yang tertangkap, mungkin hanya 2-3 ekor yang sampai di piring kita. Selebihnya membusuk dalam perjalanan dari kapal ke pantai, membusuk dari pantai ke pasar, juga membusuk dari pasar ke dapur kita,” terangnya.
Lebih lanjut, Agus pun berharap semua tantangan itu bisa teratasi lewat kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru atau blue economy. Dia meyakini bahwa implementasi ekonomi biru yang berjalan dengan baik dapat memfasilitasi dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan perikanan dari hulu ke hilir.
“Nah kalau ini semua bisa berjalan efisien, mulai dari infrastruktur pelabuhan, perjalanan [distribusi ikan], tempat-tempat juga efisien, maka efisiensi itu bisa ditingkatkan,” ucapnya.
"Dan kalau itu bisa ditingkatkan, berarti untuk tiap penangkapan ikan akan ada income tambahan untuk nelayan karena jumlah ikan yang terjual di pasar akan bertambah, sehingga dengan demikian produktivitas bisa ditingkatkan juga harga bisa ditekan. Ekosistem biru ini harus diperhatikan secara komprehensif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agus pun menilai untuk mewujudkan ekonomi biru, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini, pemerintah dapat melibatkan sektor swasta untuk berkolaborasi mewujudkan ekonomi biru.
Pemerintah Indonesia sendiri terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik di tataran nasional dan global untuk mengimplementasikan ekonomi biru.
Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang menyorot agenda utama tentang implementasi ekonomi biru.
Bertempat di Bali, pada 10 -11 Oktober 2023, AIS Forum 2023 akan mengusung tiga tema utama yakni ‘Blue Economy in Achieving Agenda 2030 on SDGs’, ‘Our Ocean, Our Future’, dan ‘Solidarity’.
Sebagai tuan rumah AIS Forum 2023, gelaran ini memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai negara maritim untuk memajukan kerja sama kelautan yang lestari berdasarkan ekonomi biru melalui penguatan kerja sama lintas negara, sekaligus sebagai komitmen Indonesia untuk mendukung blue economy.
*
