RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Puluhan kontraktor di Bone meradang. Proyek fisik yang sebagian besar bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD, yang notabene sudah di PHO justru tak dibayar.
Ada sekitar 50 kontraktor di Bone yang mengerjakan proyek tersebut yang kemudian mendatangi PJ Bupati Bone mempertanyakan kepastian pembayaran hak mereka.
Pasalnya dokumen SPM oleh dinas terkait sudah dibuat, namun nyatanya BKAD tidak mencairkan dana proyek tersebut.
Salah seorang rekanan, Firman Taming mengatakan, SPM yang masuk, anggarannya berkisar Rp30 miliar. Ia menegaskan tidak ada dasar dana proyek tersebut tidak dibayar, mengingat anggarannya bersumber dari DAU Earmarking yang jelas peruntukannya.
"Ini ada apa, dikemanakan dana proyek tersebut," tegasnya kepada radarbone.fajar.co.id, Minggu 31 Desember 2023.
Ia menyebutkan, awalnya BKAD menjanjikan dana tersebut dicairkan Januari 2024, lantas kemudian hasil pertemuan dengan Pj Bupati, dijanjikan akan dibayar Februari 2024.
"Saya bilang, mustahil ini bisa dibayar. Apalagi di Februari itu kita akan menggelar pesta demokrasi," pungkasnya.
Firman juga menegaskan, yang paling bertanggungjawab disini adalah Anggota DPRD Bone. Mengingat proyek yang dikerja tersebut sebagian besar adalah bersumber dari Pokir Anggota DPRD.
"Ini sama halnya DPRD membodohi rakyat. Karena pokir yang diberikan kepada kami untuk dikerja, ternyata uangnya tidak ada. Saya juga sayangnya itu Ketua Komisi II (Andi Idris Alang) yang katanya mau memperjuangkan hak kontraktor tetapi sekarang, Ponselnya saja sudah tidak aktif. Sudah tiarap," tukasnya.
Firman menegaskan, masalah defisit dan masalah likuiditas yang menimpah Pemda Bone bukan sepenuhnya kesalahan pemda. Tetapi Anggota DPRD khususnya banggar harus ikut bertanggung jawab.
" Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tidak terlaksana dengan baik karena saat ini kas pemda dianggap bobol dan kacau balau," pungkasnya.
Sayangnya, Plt Kepala BKAD Bone, A Irsal Mahmud yang berusaha dikonfirmasi belum berhasil hingga berita ini diterbitkan.
